KALIMANTAN UTARA — Pertamina Patra Niaga berkonsultasi dengan KPK guna memperkuat pengamanan pasokan BBM dan LPG di tengah dinamika geopolitik global yang menekan rantai pasok energi. Langkah ini diambil agar setiap keputusan cepat saat krisis pasokan tetap berpegang pada tata kelola dan antikorupsi. Konsultasi menyasar perspektif pencegahan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan konsultasi dengan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK bertujuan memastikan respons cepat terhadap gejolak pasokan tidak mengorbankan prinsip tata kelola. Perusahaan menghadapi tekanan geopolitik yang berdampak pada ketersediaan minyak mentah dan produk energi di pasar global.
Menurut Mars Ega, pihaknya ingin memperkuat perspektif pencegahan dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama ketika pasokan membutuhkan respons cepat dan adaptif. Konsultasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan langkah pengamanan pasokan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus mekanisme pengendalian yang memadai.
Situasi Luar Biasa, Tata Kelola Tetap Kuat
Mars Ega menegaskan kondisi darurat tidak boleh menjadi alasan mengesampingkan tata kelola. Ia menyebut justru ketika urgensi meningkat, kontrol dan pengawasan harus semakin ketat.
"Situasinya boleh extraordinary, tetapi governance kami harus tetap kuat. Justru ketika urgensinya semakin tinggi, kontrol dan tata kelola harus semakin kuat. Kami harus bergerak cepat menjaga ketahanan energi, namun setiap keputusan tetap harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, terdokumentasi, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Mars Ega dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Ia menambahkan, setiap keputusan dalam situasi dinamis harus tetap memenuhi empat prinsip: clean, documented, traceable, dan accountable. Menurutnya, ada kebutuhan yang jelas, parameter, proses persetujuan, kontrol, dan dokumentasi di balik setiap langkah pengamanan pasokan.
Pengadaan Berlapis, Prioritas Warga
Pertamina Patra Niaga memastikan proses pengadaan dan pengamanan pasokan dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional dan kepentingan ketahanan energi nasional. Perusahaan menerapkan parameter kebutuhan yang jelas, pemisahan tugas (segregation of duties), mekanisme persetujuan berjenjang, dokumentasi proses, serta pengawasan berlapis.
Mars Ega menuturkan prioritas utama perusahaan adalah memastikan masyarakat tetap mendapat akses terhadap BBM dan LPG. Ia menyatakan perusahaan akan terus bergerak cepat dan adaptif menghadapi dinamika global, namun seluruh langkah tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola yang kuat.
"Ketahanan energi harus dijaga, dan integritas tidak boleh dikompromikan," tutur Ega.
Koordinasi dengan Pemerintah dan KPK Berlanjut
Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah, KPK, serta seluruh pemangku kepentingan terkait. Tujuannya memastikan langkah pengamanan pasokan energi dilakukan secara responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Langkah konsultasi ini menempatkan Pertamina Patra Niaga pada posisi yang jarang diambil perusahaan energi: membuka proses pengambilan keputusan kepada otoritas antikorupsi sejak tahap pencegahan, bukan setelah persoalan muncul. Bagi publik, hasilnya diharapkan menjaga pasokan BBM dan LPG tetap lancar tanpa mengorbankan akuntabilitas di setiap rantai pengadaan.
