TANJUNG SELOR — Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara mencatat kenaikan nilai aset tetap Pemprov Kaltara menjadi Rp10,6 triliun pada laporan keuangan audited 2025. Realisasi tersebut meningkat sekitar Rp200 miliar dari posisi tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,44 triliun.
Kepala Subbidang Penatausahaan Aset BKAD Kaltara, Windha Afrina, menyampaikan bahwa kenaikan ini merupakan akumulasi dari berbagai penambahan aset yang masuk sepanjang tahun anggaran.
Komposisi Aset dan Tantangan Penatausahaan
Aset tetap yang dikelola Pemprov Kaltara mencakup sejumlah kategori, mulai dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, hingga jalan, jaringan, dan irigasi. Selain itu, terdapat pula konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya yang turut memperbesar nilai neraca daerah.
Windha menegaskan bahwa besarnya nilai aset tersebut menuntut proses penatausahaan yang lebih ketat. Pencatatan tidak hanya berhenti pada administrasi, tetapi juga harus dipastikan setiap aset memiliki dokumen pendukung yang lengkap dan keberadaannya dapat ditelusuri di lapangan.
“Setiap penambahan aset wajib masuk dalam pencatatan yang benar sehingga neraca pemerintah daerah menggambarkan kondisi yang sebenarnya,” ujarnya.
Aset Lainnya Capai Rp632,27 Miliar
Di luar aset tetap, Pemprov Kaltara juga mencatat kelompok aset lainnya seperti perangkat lunak (software) dan hasil kajian yang dimiliki pemerintah daerah. Pada posisi triwulan pertama 2026, nilai kelompok aset ini tercatat sekitar Rp632,27 miliar.
Nilai tersebut menjadi bagian dari total kekayaan daerah yang terus diperbarui melalui proses administrasi dan rekonsiliasi secara berkala. BKAD Kaltara rutin melakukan rekonsiliasi data aset bersama seluruh perangkat daerah untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan.
Windha menambahkan, peningkatan nilai aset bukan satu-satunya indikator pengelolaan yang baik. Menurutnya, keakuratan pencatatan menjadi kunci utama agar laporan keuangan pemerintah daerah tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
