TANJUNG SELOR — Komitmen itu disampaikan Tomy saat mewakili Gubernur Kaltara menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 di Media Center Husni Kamil Manik, Kantor KPU Kaltara, Senin (6/7). Dalam rapat tersebut, KPU Kaltara menetapkan total pemilih sebanyak 546.534 jiwa, terdiri dari 284.242 laki-laki dan 262.292 perempuan yang tersebar di 5 kabupaten/kota, 55 kecamatan, dan 482 desa/kelurahan.
Persoalan Data Ganda dan Pemilih yang Sudah Meninggal
Tomy menekankan pemutakhiran data secara berkelanjutan sangat penting untuk meminimalkan berbagai masalah klasik. "Seperti data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercatat, perubahan status kependudukan, hingga warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar," ujarnya.
Ia memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi Kaltara dan seluruh pemangku kepentingan yang terus bersinergi menjaga kualitas data pemilih. Menurutnya, keberhasilan pemutakhiran data tidak bisa dilakukan sendiri, apalagi Kaltara merupakan wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang menantang.
Pengalaman Membawa Kotak Suara ke Pedalaman pada 1999
Dalam kesempatan itu, Tomy membagikan pengalamannya saat menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Mentarang pada Pemilu 1999. Ia bersama tim harus membawa dua kotak suara dan membuka TPS bergerak untuk melayani pemilih di Desa Long Pada yang berada di pedalaman.
"Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa tantangan geografis tidak boleh menjadi hambatan dalam memastikan hak pilih masyarakat tetap terpenuhi," katanya.
Ia berharap kemajuan teknologi informasi saat ini bisa dimanfaatkan untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, koordinasi antar lembaga dan optimalisasi data kependudukan harus diperkuat sebagai dasar penyusunan daftar pemilih.
Masyarakat Diminta Aktif Laporkan Perubahan Data
Tomy juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan setiap perubahan data kependudukan. Hal ini agar data pemilih tetap valid dan akurat, terutama di daerah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi seperti Kaltara.
Rapat pleno tersebut menjadi agenda rutin KPU untuk memastikan daftar pemilih selalu mutakhir menjelang pemilu dan pilkada mendatang. Dengan data yang akurat, diharapkan tidak ada lagi warga yang kehilangan hak suaranya hanya karena persoalan administrasi.
