TANJUNG SELOR — Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menghadapi tantangan keamanan lintas negara yang semakin kompleks. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pun sepakat memperketat pengawasan terhadap warga asing, termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di Proyek Strategis Nasional (PSN).
Mengapa Pengawasan di Kaltara Diperketat?
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kaltim, Syahrioma Delavino, mengungkapkan bahwa pengawasan diperkuat karena adanya potensi kerawanan serius. "Kita sama-sama dengan Forkopimda bersinergi untuk memperketat pengawasan orang asing di Kaltara," ujarnya di Crown Hotel Tanjung Selor.
Menurut Delavino, perbatasan Kaltara menjadi celah rawan peredaran narkotika dan TPPO. Selain itu, keberadaan PSN di daerah ini membuat pengawasan terhadap WNA dan organisasi asing menjadi prioritas utama untuk menjaga stabilitas keamanan.
Kolaborasi Forkopimda dan Imigrasi untuk Kedaulatan Negara
Rapat Timpora kali ini melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara. Delavino menekankan bahwa sinergi ini bertujuan agar pengawasan bisa berjalan lebih efektif dan terukur di lapangan.
"Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi kita semakin baik untuk memperketat pengawasan orang asing dan menjaga keamanan perbatasan," tuturnya.
Pemprov: Pengawasan WNA Bukan Sekadar Tugas Rutin
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menegaskan bahwa pengawasan di perbatasan merupakan upaya vital. "Letak geografis Kaltara memiliki arti yang sangat penting dan strategis. Oleh karena itu, pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah perbatasan bukan lagi sekadar tugas rutin, melainkan upaya vital untuk menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara," katanya saat hadir dalam rapat.
Ia meminta seluruh anggota Timpora meningkatkan kewaspadaan terhadap kesesuaian dokumen keimigrasian dengan aktivitas warga asing di lapangan. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada organisasi asing dan tenaga kerja asing yang beraktivitas di Kaltara.
Langkah Konkret: Verifikasi Dokumen dan Aktivitas di Lapangan
Pemprov Kaltara memastikan setiap WNA yang masuk ke Indonesia, khususnya ke wilayah Kaltara, patuh terhadap prosedur hukum yang berlaku. Datu Iqro menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat langkah pencegahan serta penegakan hukum.
"Dengan pengawasan yang ketat dan terukur, kita dapat mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan tetap mengedepankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya mewakili Pemprov Kaltara.
