NUNUKAN — Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara masih mengembangkan penyidikan perkara dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Nunukan. Salah satu tersangka korporasi yang menjadi sorotan adalah PT SIP, namun pimpinan perusahaan itu belum memenuhi panggilan penyidik.
Awal Mula: Laporan Masyarakat yang Memicu Penyelidikan
Kasus ini bermula dari laporan warga yang mencurigai aktivitas penambangan di area tertentu di Nunukan. Setelah melalui serangkaian penyelidikan, Kejati Kaltara menemukan indikasi kuat pelanggaran prosedur perizinan dan pengelolaan lingkungan.
Penyidik Pidsus kemudian menetapkan status kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sejumlah perusahaan tambang, termasuk PT SIP, dimintai keterangan terkait operasional mereka di lapangan.
Proses Hukum: Panggilan Kedua untuk Dirut PT SIP
Penyidik telah melayangkan dua surat panggilan kepada Direktur Utama PT SIP. Panggilan pertama diabaikan tanpa konfirmasi. Panggilan kedua pun kembali tidak dihadiri oleh yang bersangkutan.
“Yang bersangkutan tidak hadir. Kami masih menunggu koordinasi lebih lanjut dari tim penyidik,” ujar sumber di lingkungan Kejati Kaltara, Senin lalu.
Ketidakhadiran ini memicu spekulasi di kalangan penegak hukum. Pihak kejaksaan belum menyatakan apakah akan menerbitkan surat panggilan paksa atau langkah hukum lain terhadap direktur utama perusahaan tambang tersebut.
Apa yang Terjadi Selanjutnya?
Kejati Kaltara belum merinci secara gamblang tahapan berikutnya. Namun, berdasarkan prosedur, jika saksi atau tersangka korporasi mangkir tanpa alasan sah, penyidik dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk menghadirkan secara paksa.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran aktivitas pertambangan di Nunukan kerap dikaitkan dengan kerusakan lingkungan dan konflik lahan dengan warga setempat. Tim penyidik terus mengumpulkan dokumen perizinan, data produksi, serta laporan audit lingkungan dari perusahaan yang terlibat.
Dampak: Industri Tambang di Nunukan Dipertanyakan
Perkara ini turut menyoroti pengawasan terhadap sektor pertambangan di Kalimantan Utara. Nunukan dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan potensi sumber daya mineral yang besar, namun juga rawan praktik penambangan ilegal.
Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera. Kejati Kaltara berjanji akan menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, seiring dengan komitmen pemerintah daerah memberantas tambang liar.
