TANJUNG SELOR — Biro Umum Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebagai pelaksana paket pengadaan dengan kode RUP 63988010. Paket bernama "Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH" ini hanya mencakup satu paket pekerjaan, namun nilai pagunya mencapai Rp220 juta untuk kebutuhan dua orang.
Delapan Jenis Pakaian Dinas dengan Anggaran Terpisah
Total pagu Rp220 juta dipecah ke dalam delapan Mata Anggaran Kegiatan (MAK). Setiap MAK dialokasikan untuk satu jenis pakaian dinas beserta atribut lengkapnya.
Data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP menunjukkan delapan jenis pakaian tersebut. Rinciannya meliputi pakaian dinas baju kemeja, batik dan atribut, KORPRI, Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Upacara (PDU), dan pakaian jas.
Spesifikasi Kain Premium Custom
Dalam dokumen perencanaan, seluruh pakaian dinas menggunakan bahan premium custom. Spesifikasi ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya nilai anggaran.
Paket pengadaan ini direncanakan berlangsung sepanjang tahun 2026, terhitung mulai Januari hingga Desember. Belum ada rincian lebih lanjut mengenai jumlah potongan atau setel untuk masing-masing jenis pakaian.
Belanja Operasional Kepala Daerah Kembali Disorot
Pengadaan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut belanja operasional kepala daerah di Kalimantan Utara. Data dari SiRUP LKPP belum menyertakan rincian teknis seperti jumlah unit atau lembar pakaian yang akan diproduksi.
Biro Umum Pemprov Kaltara selaku pelaksana teknis belum memberikan pernyataan resmi terkait detail spesifikasi dan mekanisme pengadaan. Paket ini masih dalam tahap perencanaan dan akan mulai direalisasikan pada awal 2026.
