JAKARTA — Rombongan legislator PKS Kaltara itu terdiri atas 4 anggota DPRD Provinsi Kaltara, 5 anggota DPRD Kabupaten Nunukan, 3 anggota DPRD Kota Tarakan, 2 anggota DPRD Kabupaten Bulungan, dan 1 anggota DPRD Kabupaten Malinau. Bimteknas bertema "Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif" itu diikuti sekitar 1.500 anggota DPRD Fraksi PKS dari seluruh Indonesia.
Agenda bimtek mencakup penguatan kapasitas legislatif dalam kepemimpinan daerah, tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, inovasi pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya alam. Materi lain menyoroti strategi memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.
Muhammad Nasir menyebut pembinaan anggota DPRD dan pejabat publik PKS merupakan bagian dari tugas Majelis Pertimbangan Wilayah. Menurutnya, amanah yang diemban legislator harus dijalankan optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
"Alhamdulillah, seluruh anggota DPRD PKS se-Kalimantan Utara sebanyak 15 orang dapat hadir mengikuti Bimteknas Nasional ini. Bagi kami, Bimteknas bukan hanya memenuhi agenda rutin, tetapi bagian dari proses pembinaan agar anggota DPRD terus belajar, meningkatkan kapasitas, integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Nasir di Jakarta.
Nasir menilai tantangan legislator kini semakin kompleks. Wakil rakyat dituntut memahami persoalan masyarakat secara utuh, bukan sekadar mekanisme rapat dan pembahasan anggaran.
"Masyarakat tidak hanya menunggu kita hadir dalam rapat. Mereka menunggu apakah kehadiran anggota DPRD bisa membantu menyelesaikan persoalan mereka. Karena itu, kemampuan membaca regulasi, memahami anggaran, melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi harus terus ditingkatkan," ujarnya.
Sebagai daerah perbatasan, Kaltara menghadapi persoalan infrastruktur, pelayanan dasar, ekonomi masyarakat, UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pemerataan pembangunan. Nasir menilai persoalan itu menuntut legislator yang mampu menghubungkan aspirasi warga dengan kebijakan pemerintah.
"Ukuran keberhasilan Bimteknas bukan berapa banyak materi yang kita dengarkan, tetapi apa yang berubah setelah kita pulang. Apakah semakin peka terhadap persoalan rakyat, semakin kuat mengawal anggaran untuk kepentingan masyarakat dan semakin kreatif melahirkan kebijakan yang memberi manfaat," tegasnya.
Nasir juga menyoroti filosofi kepemimpinan yang melayani. Jabatan politik, katanya, tidak semestinya membuat wakil rakyat berjarak dengan masyarakat.
"Menjadi anggota DPRD bukan sekadar sebuah kedudukan. Di dalamnya ada amanah dan tanggung jawab. Pemimpin yang melayani berarti mau turun, mau mendengar, mudah ditemui masyarakat dan berusaha mencarikan jalan keluar terhadap persoalan yang disampaikan rakyat," katanya.
Ketua DPW PKS Kaltara Asep Mahmudin menyambut positif keikutsertaan penuh anggota DPRD PKS se-Kaltara. Menurutnya, peningkatan kapasitas legislator memastikan setiap pejabat publik menjalankan fungsi representasi secara profesional.
"Anggota DPRD berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karena itu mereka harus terus belajar. Kompetensi harus meningkat, tetapi pada akhirnya ukuran yang paling penting adalah apakah kompetensi itu menghasilkan pelayanan dan kebijakan yang semakin baik bagi masyarakat," ujar Asep.
Asep berharap para legislator membawa pulang pengetahuan dan praktik baik dari Bimteknas untuk disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Keberadaan anggota DPRD di berbagai tingkatan pemerintahan, lanjutnya, harus menjadi kekuatan membangun sinergi, terutama untuk persoalan yang butuh koordinasi lintas kabupaten/kota dan provinsi.