KALIMANTAN UTARA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menutup ruang bagi mafia yang memainkan harga pangan. Perintah itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (12/10). Dugaan permainan harga terlihat dari selisih ekstrem harga ayam dan telur di tingkat peternak dan konsumen.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa harga ayam dan telur di tingkat produsen hanya berkisar Rp20 ribu hingga Rp21 ribu per kilogram. Sementara di tingkat konsumen, harga melonjak menjadi Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kg. Selisih itu membuat peternak merugi, sedangkan konsumen tetap menanggung harga mahal.
"Dan itu perintah Bapak Presiden (Prabowo), 'Pak Mentan, jangan beri ruang mafia bermain di tengah rakyat kecil'," kata Amran dalam forum yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah tersebut.
Amran menyebut persoalan harga tidak hanya terjadi pada ayam dan telur. Beras dan minyak goreng mengalami pola serupa. Perbedaan harga di tingkat produsen dan konsumen perlu ditelusuri karena mengindikasikan masalah dalam rantai distribusi.
Pada 9 Oktober lalu, ribuan peternak ayam dan telur berunjuk rasa karena harga jual hasil ternak mereka berada di bawah harga pokok produksi (HPP) yang ditetapkan pemerintah. Sekitar 4,8 juta peternak mengeluhkan kondisi usaha yang tertekan.
"Jadi kita didemo konsumen, kita didemo produsen. Lucu kan negeri kita? Peternaknya rugi, di sini juga berteriak," ujarnya.
Kementerian Pertanian telah menyurati Kapolri Suyudi Ario Seto untuk berkoordinasi menangani dugaan permainan harga. Menurut Amran, upaya menstabilkan harga tidak akan efektif jika persoalan di tengah rantai distribusi tidak ditangani.
Pemerintah juga menyerap produksi peternak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai belum cukup menyelesaikan persoalan. Pembangunan industri pakan tengah dilakukan, tetapi membutuhkan waktu.
Amran mencontohkan persoalan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya vitamin B12. Produk yang semestinya ditujukan untuk membantu kelompok masyarakat tertentu justru dijual jauh lebih mahal daripada beras biasa. Beras biasa dijual sekitar Rp13.500 per kg, sedangkan beras fortifikasi mencapai Rp56 ribu per kg.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan penipuan konsumen dan menyebut potensi kerugian masyarakat mencapai Rp89 triliun pada tahun ini.
Amran juga menyinggung penindakan terhadap perusahaan penggilingan beras pada 2017. Saat itu ada perusahaan yang mengambil keuntungan hingga Rp26 ribu per kilogram, sementara petani hanya memperoleh sekitar Rp200 per kg. Perusahaan tersebut kemudian ditutup secara permanen.
Amran mempertanyakan alasan harga pangan masih tinggi ketika stok tersedia melimpah. Kapasitas gudang beras yang sebelumnya sekitar 3 juta ton kini mencapai 4,5 juta ton, tetapi kenaikan harga masih terjadi.
Persoalan serupa terlihat pada minyak goreng. Meski Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar dunia, harga minyak goreng masih mengalami naik turun. Kondisi itu menunjukkan pasar yang perlu dibenahi.
"Yang middleman ini harus diberesin. Selama tidak diberesin, Pak, ini kerja kita terus," kata Amran.
Pemerintah menegaskan akan menindaklanjuti dugaan permainan harga agar peternak tidak terus merugi dan konsumen tidak terbebani harga tinggi. Amran menyatakan siap mengambil risiko dalam penanganan persoalan tersebut.