KALIMANTAN UTARA — Program yang sedang dibahas di Thailand ini awalnya ditargetkan untuk kendaraan angkutan umum dan komersial seperti taksi, ojek, tuk-tuk, bus, hingga truk. Namun, Wakil Menteri Perhubungan Thailand Siripong Angkasakulkiat mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan memperluas cakupan ke semua kategori kendaraan. "Kami sedang mempertimbangkan apakah bantuan tersebut perlu diperluas ke semua kategori kendaraan, bukan hanya kendaraan untuk transportasi," ujarnya kepada Reuters.
Pemerintah Thailand tidak hanya mengandalkan subsidi langsung. Dukungan juga diberikan melalui pinjaman berbunga rendah dan insentif pajak bagi kendaraan yang memenuhi syarat untuk diganti. Komite yang dipimpin Kementerian Keuangan kini mengevaluasi berbagai proyek yang akan didanai dari skema pinjaman darurat 400 miliar baht yang sudah dinyatakan sah oleh Mahkamah Konstitusi Thailand.
Menteri Keuangan Thailand Ekniti Nitithanprapas menyebutkan program ini akan mencakup pembelian kendaraan baru, konversi pikap ke EV, hingga peralihan ke kendaraan berbahan bakar biodiesel B20. Kombinasi subsidi dan pinjaman bunga rendah diharapkan bisa menekan cicilan harian pengemudi taksi dari sekitar 700 baht menjadi 500 baht per hari selama lima tahun.
Pelaku industri meminta pemerintah mengarahkan seluruh insentif hanya untuk EV yang diproduksi di Thailand dan menggunakan mayoritas komponen lokal. Surapong Paisitpattanapong, jubir Automotive Industry Club di bawah Federation of Thai Industries (FTI), menilai kebijakan itu akan memberikan dampak ekonomi lebih besar. "Semakin banyak produksi kendaraan listrik di dalam negeri berarti semakin banyak lapangan kerja, pendapatan yang lebih tinggi, dan penerimaan pajak yang lebih besar," katanya.
Wakil Presiden Electric Vehicle Association of Thailand, Siamnat Panassorn, menambahkan program tukar tambah sebaiknya berlaku khusus untuk EV buatan Thailand. Ia juga mendorong prioritas elektrifikasi sepeda motor dan bus umum karena kontribusi emisinya yang besar.
Thailand menjadikan segmen taksi dan pikap sebagai prioritas. Pengemudi taksi diwajibkan mengganti kendaraan berusia 10 tahun mulai tahun depan, dan skema pembiayaan akan membantu menurunkan cicilan harian. Sementara itu, segmen pikap menyumbang lebih dari 60% total produksi kendaraan nasional dan menopang industri komponen serta lapangan kerja manufaktur.
Data FTI menunjukkan sepanjang 2025 penjualan mobil di Thailand mencapai 621.166 unit, termasuk 120.301 kendaraan listrik penumpang. Penjualan sepeda motor tercatat sekitar 1,7 juta unit. Lesunya pasar domestik dipicu tingginya utang rumah tangga dan ketatnya pembiayaan kendaraan, terutama untuk pikap.
Langkah Thailand ini menjadi contoh bagaimana insentif EV tidak hanya mendorong transisi energi, tetapi juga memperkuat daya saing industri otomotif nasional. Bagi Indonesia yang masih mengkaji arah kebijakan insentif EV, perspektif ini patut dicermati.