JAKARTA — Anggota DPRD Kalimantan Utara Muhammad Nasir secara khusus mendorong pemerintah pusat memperluas cakupan Program Kampung Nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan Kaltara. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas nelayan setempat.
“Masyarakat nelayan masih sangat membutuhkan dukungan program pemerintah pusat. Kampung Nelayan bukan hanya memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas di Kalimantan Utara,” ujarnya dalam pertemuan yang digelar di ruang Aspirasi DPRD, Kamis lalu.
Muhammad Nasir juga menyoroti potensi rumput laut Kalimantan Utara yang masuk jajaran penghasil terbesar nasional. Ia menyebut selama ini petani rumput laut hanya menjual bahan baku mentah karena belum ada pabrik pengolahan di daerah tersebut.
“Nilai tambah ekonominya masih dinikmati daerah lain karena hasil produksi kita dikirim keluar untuk diolah. Kami mendorong pemerintah pusat agar mendukung hadirnya pabrik atau industri pengolahan rumput laut di Kalimantan Utara sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, dan menggerakkan ekonomi daerah,” tegas politikus yang berlatar belakang sarjana perikanan itu.
Isu lain yang diangkat adalah keterbatasan akses telekomunikasi dan internet di wilayah kepulauan dan desa terpencil. Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama Komarudin dan H. Saleh menyebut kondisi itu menghambat pelayanan publik, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat.
Selain itu, DPRD Kaltara meminta penjelasan dan sosialisasi komprehensif terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. “Kejelasan informasi dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” ujar Muddain.
Rombongan yang juga dihadiri H. Ladullah, H. Moh. Nafis, dan Komarudin itu diterima langsung oleh Alifudin, Kapoksi VII Fraksi PKS DPR RI. Muddain menegaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari tugas DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kalimantan Utara di tingkat nasional.
“Kami hadir membawa suara masyarakat Kalimantan Utara. Aspirasi yang kami sampaikan merupakan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari nelayan, petani rumput laut, hingga masyarakat di wilayah kepulauan,” pungkasnya.