JAKARTA — Tiga sektor utama menjadi fokus DPRD Kalimantan Utara dalam pertemuan dengan Kapoksi VII Fraksi PKS DPR RI, Alifudin, di Jakarta, Kamis (11/6/2026). Delegasi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain ini menyoroti pemberdayaan nelayan, hilirisasi rumput laut, dan akses internet di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, mengawali audiensi dengan menyoroti sektor kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Ia meminta agar Program Kampung Nelayan tidak sekadar dilanjutkan, melainkan diperluas jangkauannya ke lebih banyak daerah.
"Program Kampung Nelayan telah terbukti memberikan manfaat nyata. Karena itu, kami meminta cakupannya diperluas agar lebih banyak nelayan di Kaltara yang merasakan dampaknya," ujar Nasir dalam forum tersebut.
Nasir yang didukung H. Moh. Nafis dan H. Ladullah, memberikan catatan tebal terkait potensi raksasa rumput laut Kaltara. Meski menjadi sentra nasional, nilai ekonominya belum maksimal karena daerah masih menjual bahan mentah tanpa industri pengolahan lokal.
"Kami berharap pemerintah pusat mendorong investasi pabrik pengolahan di daerah, agar nilai tambah ekonominya dinikmati langsung oleh masyarakat lokal," tegasnya.
Persoalan infrastruktur digital di wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil juga menjadi sorotan tajam. Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain bersama Komarudin dan H. Saleh mendesak pusat untuk segera melakukan intervensi. Menurut mereka, transformasi digital yang merata adalah hak masyarakat di wilayah 3T agar tidak semakin tertinggal dari roda pembangunan nasional.
Di luar urusan pembangunan fisik, DPRD Kaltara juga meminta pemerintah pusat memberikan sosialisasi yang lebih masif terkait dinamika politik nasional, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan wacana perubahan sistem Pilkada. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di daerah.
Menutup pertemuan, Wakil Ketua DPRD Kaltara Muddain menegaskan bahwa safari politik ini merupakan bukti keseriusan legislator Kaltara dalam mengawal suara konstituen hingga ke meja kebijakan pusat.
"Sebagai daerah perbatasan dan kepulauan, Kaltara memiliki tantangan geografis yang unik. Kami memanfaatkan forum Hari Aspirasi PKS ini agar kebutuhan riil masyarakat di daerah benar-benar dikonversi menjadi kebijakan dan program konkret oleh pemerintah pusat," pungkas Muddain.