Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Dorong Perusahaan Lewat CSR Biayai Warga Jadi Peserta JKN, Keaktifan Tembus 85 Persen

Penulis: Obi Permana  •  Rabu, 10 Juni 2026 | 13:20:01 WIB
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang dorong perusahaan gunakan dana CSR untuk biayai kepesertaan JKN warga.

Deputi Direksi Wilayah VIII BPJS Kesehatan, dr. Herman Dinata Mihardja, melaporkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kalimantan Utara telah mencapai lebih dari 100 persen berdasarkan data penduduk semester II tahun 2025. Angka ini menjadi modal penting untuk memperluas jangkauan layanan.

“Di Kaltara tingkat kepesertaannya sudah sangat baik,” ujar Herman. Ia juga menyebut tingkat keaktifan peserta di provinsi ini hampir 85 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan.

Meski begitu, masih terdapat celah yang perlu ditutup. Gubernur Zainal menilai perusahaan yang beroperasi di Kaltara harus ikut berkontribusi langsung melalui program CSR agar warga sekitar yang belum terdaftar bisa mendapatkan perlindungan.

Gubernur Instruksikan Surat Edaran ke Perusahaan

“Perusahaan-perusahaan di Kaltara harus dilibatkan melalui program CSR, bagaimana masyarakat sekitarnya dapat didaftarkan dan ikut program JKN,” tegas Zainal dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kerja gubernur tersebut.

Menindaklanjuti gagasan itu, Gubernur menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera menyusun langkah teknis, termasuk merumuskan surat edaran yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana CSR untuk kepesertaan JKN. Langkah ini diharapkan bisa menekan angka warga yang belum terlindungi jaminan kesehatan.

Zainal menambahkan, program JKN memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. “Kami akan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan agar manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Kaltara,” katanya.

Optimalisasi Data dan Kualitas Layanan Fasilitas Kesehatan

Selain membahas kepesertaan, pertemuan tersebut juga menyentuh peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan dan Pemprov Kaltara sepakat memperkuat koordinasi dengan rumah sakit serta puskesmas di seluruh wilayah.

Optimalisasi data kepesertaan menjadi agenda lain yang dibahas. Data yang akurat dinilai krusial untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program, terutama di daerah terpencil yang kerap menjadi tantangan distribusi layanan di Kalimantan Utara.

Herman menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kaltara selama ini. Menurutnya, pintu masuk awal program adalah kepesertaan, dan capaian di provinsi ini sudah sangat baik. Dengan adanya skema CSR dari perusahaan, ia optimistis angka keaktifan peserta bisa terus meningkat.

Reporter: Obi Permana
Back to top