TARAKAN — Dampak fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai terasa di berbagai sektor ekonomi Kalimantan Utara. Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sriekaningsih, menyebut situasi ini ibarat pisau bermata dua yang membutuhkan antisipasi serius dari pemerintah daerah.
Dr. Ana menjelaskan, sektor pertambangan, perkebunan, dan perikanan menjadi pihak yang paling diuntungkan. Transaksi ekspor yang menggunakan dolar AS secara otomatis mendongkrak pendapatan mereka dalam nilai nominal rupiah.
“Komoditas seperti batu bara, kelapa sawit, hingga hasil perikanan seperti udang windu dan kepiting yang diekspor ke pasar global tentu menikmati keuntungan dari selisih kurs saat ini,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Namun, keuntungan itu tidak dirasakan semua pihak. Sektor industri yang bergantung pada barang modal dan bahan baku impor justru terbebani. Suku cadang alat berat, bahan kimia, dan pupuk kini harus dibayar lebih mahal, sehingga menaikkan biaya operasional secara signifikan.
Dampak pelemahan rupiah juga membayangi proyek-proyek infrastruktur besar di Kaltara. Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), disebut berpotensi mengalami pembengkakan anggaran. Proyek strategis nasional ini membutuhkan material dan teknologi impor yang harganya ikut terpengaruh oleh nilai tukar.
Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki ketergantungan tinggi terhadap produk dari negara tetangga. Di wilayah seperti Nunukan, Pulau Sebatik, dan Malinau, transaksi sehari-hari kerap menggunakan mata uang Ringgit Malaysia (RM).
“Jika dolar menguat, ringgit biasanya ikut menguat terhadap rupiah. Akibatnya, harga barang kebutuhan pokok asal Malaysia di wilayah perbatasan akan menjadi jauh lebih mahal. Ini memicu tekanan inflasi lokal,” jelas Dr. Ana.
Selain itu, biaya transportasi logistik dari Pulau Jawa dan Sulawesi ke Kaltara juga diproyeksikan naik, menggerus daya beli masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pun ikut terkena dampak. UMKM kuliner yang menggunakan bahan baku impor seperti gandum untuk mi dan roti, terpaksa menaikkan harga jual. “Kalau pendapatan masyarakat tidak ikut bertambah, daya beli pasti menurun. Masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan pokok,” tambahnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, Dr. Ana mendorong pemerintah daerah memberikan subsidi transportasi logistik ke wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Malinau dan Nunukan. Ia juga menyambut baik uji coba penanaman padi lokal di Tarakan dan Tana Tidung.
“Langkah seperti ini perlu dikembangkan agar ke depan kita tidak melulu bergantung pada pasokan pangan dari Jawa atau Sulawesi. Jika kemandirian pangan lokal tercapai, kita bisa menekan biaya logistik, menstabilkan harga, dan menjinakkan inflasi di Kaltara,” pungkasnya.