Kerugian Negara Rp 15.400 Triliun Akibat Ekspor Ilegal, Prabowo Bentuk BUMN Danantara untuk Awasi Batu Bara hingga CPO

Penulis: Panji Pratama  •  Minggu, 31 Mei 2026 | 18:58:02 WIB
Presiden Prabowo memperkenalkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN pengawas ekspor komoditas strategis.

KALIMANTAN UTARA — Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN anyar yang akan mengelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Perusahaan pelat merah ini fokus mengawasi tiga komoditas utama: batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy. Tujuannya, memperkuat kendali negara atas kekayaan alam nasional yang selama ini bocor akibat praktik perdagangan ilegal.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fithra Faisal, mengungkapkan data mengejutkan: sejak 1991 hingga 2024, Indonesia kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp 15.400 triliun. Kerugian ini dipicu oleh under-invoicing—pelaporan nilai ekspor di bawah harga pasar—serta transfer pricing yang mengalihkan keuntungan ke luar negeri. "Praktik ilegal ini membuat negara tidak mendapat bagian yang adil dari kekayaan alam sendiri," ujar Fithra.

Mengapa Batu Bara, CPO, dan Ferro Alloy Jadi Prioritas

Ketiga komoditas ini dipilih karena perannya sebagai pilar ekspor Indonesia. Batu bara menjadi sumber energi utama yang dikirim ke pasar global, sementara CPO adalah komoditas unggulan perkebunan yang memerlukan pengawasan harga dan distribusi ketat. Ferro alloy, produk olahan logam strategis, memiliki nilai tambah tinggi bagi industri manufaktur dunia. Dengan pengaturan ketat, pemerintah yakin celah kebocoran pendapatan bisa ditutup.

PT DSI diharapkan memperbaiki tata kelola ekspor-impor secara menyeluruh. Pemerintah optimis BUMN ini mampu menjaga performa ekspor nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik global. "Kehadiran PT DSI adalah benteng baru bagi ketahanan ekonomi nasional," kata Fithra.

Jaminan untuk Pengusaha Swasta: Tidak Ada Monopoli

Meski PT DSI memegang peran sentral, Presiden Prabowo memberikan kepastian bahwa BUMN ini tidak akan mengganggu bisnis pengusaha swasta. Tujuan kebijakan ini bukan memonopoli pasar, melainkan menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan sumber daya alam. Dengan sistem yang lebih tertata, pengusaha diharapkan mendapatkan kepastian hukum dan iklim kompetisi yang lebih sehat.

Pemerintah saat ini fokus memastikan setiap komoditas yang keluar dari Indonesia memberikan kontribusi maksimal bagi kas negara dan kesejahteraan masyarakat. Melalui koordinasi erat dengan berbagai kementerian, PT DSI menjadi bagian dari visi besar mewujudkan kedaulatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan transparan.

Reporter: Panji Pratama
Sumber: babelinsight.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top