TARAKAN — Pergerakan rupiah yang terus tertekan dalam beberapa pekan terakhir bukanlah pertanda mesin ekonomi dalam negeri sedang mogok. Pertumbuhan nasional masih positif dan konsumsi domestik bergairah. Namun, imbas "badai sempurna" dari luar negeri—mulai dari gangguan rantai pasok energi global hingga kebijakan bank sentral AS yang menahan suku bunga tinggi—telah memaksa dolar AS menguat massal terhadap hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah.
Menghadapi situasi ini, Bank Indonesia (BI) tidak bisa berjalan sendirian. Diperlukan sinergi taktis dan agresif antara otoritas moneter dan fiskal. Jurus pertama, menjaga pasokan uang rupiah dan valuta asing (valas) tetap melimpah di dalam negeri. Ketika pasar global bergejolak, investor cenderung menarik modalnya. BI pun mengoptimalkan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) sebagai "magnet" agar investor tetap menempatkan dananya di Indonesia.
Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung dengan memastikan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tidak saling berebut likuiditas dengan instrumen BI. Koordinasi yang matang ini menjaga agar suku bunga domestik tetap kompetitif tanpa mencekik dunia usaha yang membutuhkan kredit perbankan untuk ekspansi.
Jurus kedua berada di pengelolaan anggaran negara. Melemahnya rupiah berbarengan dengan lonjakan harga minyak mentah menjadi tantangan ganda bagi APBN. Kemenkeu dituntut lincah melakukan efisiensi pada pos belanja non-prioritas. Anggaran negara harus difokuskan sebagai bantalan sosial, terutama untuk menjaga daya beli kelas menengah ke bawah.
Ketika inflasi barang impor mengancam, pemerintah harus hadir melalui subsidi yang tepat sasaran dan bantuan sosial. Sinergi ini mewujud nyata: BI bekerja keras mengendalikan inflasi dari sisi moneter dengan menjaga stabilitas nilai tukar, sementara Kemenkeu memastikan dari sisi fiskal bahwa pasokan pangan dan energi tetap terjangkau masyarakat.
Uang tidak akan bisa berputar dengan baik di dalam negeri jika keran kebocoran devisa tidak disumbat. Komitmen bersama antara BI dan Kemenkeu dalam menegakkan aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) harus ditingkatkan ke level tertinggi. Para pengusaha besar yang meraup keuntungan dari ekspor kekayaan alam wajib menyetor dan menahan dolar mereka di perbankan domestik dalam jangka waktu tertentu.
BI menyediakan instrumen penempatan valas yang aman dan menguntungkan, sementara Kemenkeu memberikan insentif fasilitas perpajakan. Stok dolar hasil ekspor yang mengendap di dalam negeri ini bertindak sebagai benteng pertahanan kedua. Semakin banyak pasokan valas di dalam negeri, perbankan akan semakin sehat dan likuiditas semakin lancar.
"Menjaga tameng ekonomi nasional agar tidak jebol memerlukan sebuah sinergi yang taktis dan agresif," demikian catatan yang dirilis oleh Antara Kaltara. Kedua lembaga ini harus bertindak sebagai dirigen yang harmonis dalam satu tujuan utama: mengamankan likuiditas, meredam kepanikan pasar, dan memastikan roda ekonomi di tingkat akar rumput tetap berputar dengan aman.