NUNUKAN — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir, turun langsung ke lapangan selama dua hari untuk mengawal survei penambahan jaringan listrik baru di Nunukan Selatan dan Pulau Sebatik. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi warga yang disampaikan saat reses dan kunjungan daerah pemilihan.
Politikus dapil Nunukan itu membersamai rombongan Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, bersama tim PLN Nunukan–Sebatik pada Senin hingga Selasa, 12–13 Mei 2026. Lokasi yang disurvei meliputi Jalan Mambunut Dalam, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, serta empat titik di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat.
Empat titik di Desa Setabu yang masuk dalam survei adalah Jalan Sei Buangan Mantikas, Jalan Prambanan Bebatu RT 10, Jalan Kebakil RT 09, dan Jalan Tembaring RT 06. Seluruh titik ini merupakan usulan warga yang selama ini belum menikmati akses listrik yang memadai.
Muhammad Nasir menegaskan bahwa kehadiran listrik bukan sekadar soal penerangan, melainkan menyangkut kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan. “Listrik hari ini sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kehadiran listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga menyangkut peningkatan ekonomi, pendidikan anak-anak, aktivitas usaha masyarakat, hingga kualitas hidup warga di daerah perbatasan,” ujarnya.
Menurut Muhammad Nasir, wilayah-wilayah yang dikunjungi merupakan kawasan produktif dengan potensi ekonomi besar, terutama di sektor rumput laut, pertanian, dan perkebunan. Ketersediaan jaringan listrik yang memadai akan membantu masyarakat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
“Banyak masyarakat kita di kawasan sentra rumput laut, pertanian dan perkebunan yang masih membutuhkan akses listrik yang layak. Ini tentu menjadi perhatian serius yang harus kita perjuangkan bersama. Dengan adanya listrik, aktivitas ekonomi masyarakat akan jauh lebih berkembang,” kata anggota DPRD Kaltara itu.
Muhammad Nasir menegaskan tidak akan berhenti pada tahap survei lapangan. Ia berkomitmen mengawal proses lanjutan hingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat. Selain pemasangan tiang dan jaringan listrik baru, ia juga akan memperjuangkan bantuan pemasangan kilometer listrik gratis bagi warga yang membutuhkan.
“Kami tidak ingin aspirasi masyarakat berhenti di atas kertas saja. Karena itu saya turun langsung bersama Dinas ESDM dan PLN untuk memastikan usulan warga benar-benar ditindaklanjuti. InsyaAllah, selain jaringan listrik baru, kita juga akan perjuangkan bantuan kilometer listrik gratis untuk masyarakat,” tegasnya.
Hasil kunjungan dan survei lapangan tersebut selanjutnya akan diperjuangkan bersama Dinas ESDM Provinsi Kaltara ke Kementerian ESDM RI di Jakarta agar masuk dalam program prioritas pemerintah pusat. Muhammad Nasir menyebut, sebelumnya sudah ada beberapa usulan masyarakat yang berhasil melalui tahap survei dan kini masuk dalam pembahasan di tingkat pusat.
Di antaranya usulan pemasangan tiang listrik dari Bambangan menuju Bukit Keramat serta Kampung Tebol RT 02 dan RT 03 Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. “Alhamdulillah sebelumnya sudah ada beberapa usulan masyarakat yang telah kita perjuangkan bersama dan sudah masuk di pusat setelah dilakukan survei lapangan. Ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat perbatasan terus kita kawal secara serius agar bisa direalisasikan pemerintah,” jelasnya.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan jaringan listrik di wilayah perbatasan merupakan bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang. “Pembangunan listrik di wilayah perbatasan adalah bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan. Kita ingin masyarakat di perbatasan merasakan pelayanan yang sama, menikmati terang listrik yang sama, dan memiliki peluang ekonomi yang sama dengan daerah lainnya,” ujar Yosua.
Dalam kegiatan tersebut turut mendampingi Kepala Desa Setabu Muchsin, staf desa Kamsar, serta para ketua RT dari masing-masing wilayah yang dikunjungi. Kehadiran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dinilai penting agar proses pendataan dan identifikasi kebutuhan warga berjalan maksimal.