MALINAU — Kunjungan kerja Menteri PU Dody Hanggodo ke Kantor Bupati Malinau menjadi penanda percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam peninjauan bersama Bupati Malinau Wempi W Mawa, ia menilai jalan nasional di wilayah itu belum memenuhi standar lebar sehingga perlu diperlebar.
Perintah percepatan ini merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto agar jalan perbatasan Kalimantan diselesaikan sesuai target. Pemerintah menetapkan batas waktu akhir 2028 untuk seluruh ruas yang menjadi kewenangan pusat.
Lebar Jalan Diminta Standar Tujuh Meter
Dody meminta jalan nasional di Malinau distandarkan menjadi tujuh meter. Untuk drainase, ia memberi kelonggaran menyesuaikan kondisi lahan di lapangan.
"Jalan nasional ini masih kurang lebar. Saya minta agar distandarkan menjadi tujuh meter. Untuk drainase, lebarnya menyesuaikan kondisi lahan, bisa dua meter atau satu meter jika lahannya terbatas," ujarnya.
Selain pelebaran, Kementerian PU berkomitmen menangani sejumlah titik tebing sungai yang butuh perbaikan. Pengerjaan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
300 Kilometer Dikerjakan Duluan, 2.000 Kilometer Cari Dana Tambahan
Dari total sekitar 2.300 kilometer jalan perbatasan, tahap pertama sekitar 300 kilometer direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat. Sisa sekitar 2.000 kilometer akan ditindaklanjuti lewat pencarian sumber pendanaan tambahan.
Menteri PU optimistis target akhir 2028 tercapai dengan dukungan pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, TNI, dan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu saling mendukung agar proses pembangunan bisa dipercepat.
"Insya Allah, kita laksanakan karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden. Semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar proses pembangunan bisa dipercepat," tegasnya.
Dampak bagi Warga Perbatasan
Jalan perbatasan Kalimantan menjadi urat nadi mobilitas warga di kabupaten-kabupaten perbatasan seperti Malinau, Nunukan, dan Bulungan. Pelebaran jalan diharapkan memangkas waktu tempuh distribusi barang dan memperlancar akses layanan dasar.
Pemerintah Kabupaten Malinau menyambut baik peninjauan ini. Bupati Wempi W Mawa mendampingi langsung Menteri PU melihat kondisi ruas jalan yang dinilai perlu penanganan segera.
Kementerian PU belum merinci nilai anggaran untuk tahap pertama maupun total kebutuhan 2.300 kilometer. Rincian pembiayaan akan bergantung pada hasil pencarian sumber dana tambahan bersama Kementerian Keuangan.
