TARAKAN — Peninjauan lapangan yang melibatkan DPRD Kota Tarakan, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, DPUPR Kaltara, dan DPUPR Kota Tarakan menjadi dasar penjadwalan perbaikan ruas Jalan Gajah Mada. Menurut Jufri Budiman, pekerjaan yang menjadi kewenangan provinsi itu kini masih dalam tahap mobilisasi dan direncanakan berjalan sepekan setelah peninjauan.
DPRD Kota Tarakan mengundang pihak provinsi bersama instansi teknis terkait, termasuk Bina Marga, untuk membahas rencana penanganan. Dalam pertemuan itu, kata Jufri, pihaknya menerima penjelasan langsung mengenai rencana pekerjaan dari perwakilan Bina Marga.
"Tadi DPRD Kota mengundang kami dari DPRD Provinsi bersama DPUPR. Kami dengar sendiri disampaikan Ibu Erni dari Bina Marga, satu minggu dari sekarang kita akan melaksanakan kegiatan. Sekarang masih tahap mobilisasi," ungkap Jufri Budiman saat ditemui di Tarakan.
Jalan Gajah Mada Kewenangan Provinsi, Saluran Air Sampai Sungai Kewenangan Kota
Persoalan genangan di kawasan Jalan Gajah Mada tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah provinsi. Jufri menyebut aliran air dari ruas jalan harus diteruskan lewat saluran yang memadai hingga ke sungai, dan jalur pembuangan itulah yang berada di kewenangan pemerintah kota.
"Jangan hanya provinsi saja. Jadi, sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini, melaksanakan drainase ini. Karena kalau hanya provinsi, tidak akan menyelesaikan masalah," katanya.
Ia menegaskan ruas Jalan Gajah Mada merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan saluran yang mengarah hingga ke sungai masuk ranah pemerintah kota. Air yang tergenang, menurut Jufri, tidak akan surut jika parit menuju sungai tidak ikut dibenahi.
Pemkot Tarakan Satakan Diri Ikut Kerjakan Drainase Bersamaan
Pemerintah Kota Tarakan telah menyatakan kesediaan mengerjakan bagian drainase sesuai kewenangannya begitu pemerintah provinsi mulai menangani ruas jalan. Jufri berharap kedua pekerjaan berjalan beriringan agar genangan tertangani tuntas, dari saluran di sekitar jalan hingga jalur pembuangan menuju sungai.
"DPUPR Kota juga telah mengiyakan bahwa ketika provinsi melaksanakan kegiatan, kami juga akan melaksanakan kegiatan. Kalau tidak sama-sama, ya tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya.
Untuk pekerjaan di kewenangan provinsi, penanganan direncanakan melalui pemeliharaan jalan. Lingkupnya meliputi penambalan bagian jalan yang berlubang serta perbaikan saluran drainase yang dinilai perlu ditingkatkan kapasitasnya.
"Pemeliharaan itu artinya apa yang kurang akan diperbaiki. Contohnya, lubang tadi akan ditambal, kemudian parit yang kurang besar akan dibesarkan, disesuaikan dengan parit yang ada," ujar Jufri.
Saluran Penghubung Antar Sisi Jalan Dinilai Kecil dan Rawan Tersumbat
Selain lubang pada badan jalan, kondisi saluran penghubung atau crossing yang menghubungkan satu sisi jalan dengan sisi lainnya ikut menjadi perhatian. Berdasarkan penjelasan yang diterima Jufri saat peninjauan, saluran tersebut relatif kecil dan berpotensi tersumbat pasir maupun sampah.
"Menurut Ibu Erni (Kabid Bina Marga DPUPR Kaltara) tadi, crossing dari sebelah ke sebelah itu agak kecil. Mungkin juga sudah tertutup pasir dan sampah. Nah, sekarang akan dibesarkan dalam pemeliharaan yang akan dilakukan satu minggu ke depan," tuturnya.
Peninggian Badan Jalan Masih Menunggu Kajian Teknis
Wacana peninggian badan jalan disebut Jufri masih perlu dilihat berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan. Meski demikian, ia menilai opsi itu layak dipertimbangkan karena permukaan jalan terlihat memiliki kemiringan.
"Saya rasa ini memang perlu ditinggikan. Melihat level (jalan) yang ada ini agak miring. Mungkin bisa kita sampaikan ke pemerintah provinsi agar aspalnya kembali diperbaiki supaya agak lurus," katanya.
Perkiraan Anggaran Rp 3 Miliar hingga Rp 5 Miliar, Jufri Minta Realisasi Segera
Jufri memperkirakan nilai pekerjaan berada di kisaran Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar. Angka itu, ucapnya, berdasarkan ingatan dan belum memastikan nominal persisnya.
"Kisaran mungkin kurang lebih tiga sampai dengan lima miliar. Kurang lebih ya, karena saya tidak ingat nominalnya secara pasti," bebernya.
Ia menekankan peninjauan lapangan harus diikuti pekerjaan nyata dan berharap rencana pemeliharaan dari Bina Marga segera direalisasikan. Kondisi Jalan Gajah Mada, menurut Jufri, menjadi persoalan bagi warga yang melintas di kawasan tersebut.
"Kami berharap segera. Jangan sekadar turun mengecek, kemudian hanya sampai di situ. Tapi harus langsung ada tindak lanjut," tegasnya.
