TANJUNG SELOR — Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Utara Ferdy Manurun Tanduklangi menyatakan anggaran Rp 471 miliar tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026. Dana itu dipakai untuk tiga pekerjaan sekaligus, bukan satu proyek tunggal.
Rinciannya, pembangunan listrik komunal 16 unit menelan anggaran sekitar Rp 250 miliar. Pembangunan jaringan 62 titik membutuhkan sekitar Rp 200 miliar. Sisanya dipakai untuk pemasangan listrik 3600 di sejumlah wilayah Kaltara.
60 Desa Masih Gelap, 7.954 Kepala Keluarga Terdampak
Data Dinas ESDM Kaltara mencatat 60 desa di provinsi ke-34 Indonesia itu masih belum berlistrik. Desa-desa tersebut dihuni sekitar 7.954 kepala keluarga.
Ferdy yakin lebih dari setengah desa yang belum berlistrik akan tuntas setelah pekerjaan beranggaran Rp 471 miliar itu selesai. Pihaknya mengejar penanganan lebih cepat dari target awal.
"Target kita itu tiga tahun Kaltara terang (100 persen). Tapi, ini terus kita kejar penanganannya, kalau bisa dua tahun sudah tuntas," ujar Ferdy.
Pusat yang Kerjakan, Pemprov Siapkan Data
Sistem pengerjaan tiga kegiatan itu akan ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Pemprov Kaltara berperan menyiapkan data yang dibutuhkan, mulai dari jumlah desa belum berlistrik hingga jumlah penduduk.
"Ini program pusat yang turun ke Kaltara. Jadi mereka yang kerjakan, kita hanya menyiapkan data yang dibutuhkan mereka, seperti jumlah desa yang belum berlistrik, jumlah penduduk dan lain sebagainya," kata Ferdy.
Dengan skema tersebut, percepatan elektrifikasi desa di Kaltara bergantung pada eksekusi pusat. Pemprov memastikan data desa dan penduduk siap agar pekerjaan tidak tersendat.
