TANJUNG SELOR — Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Denny Harianto memimpin apel pagi gabungan di Halaman Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Senin. Dalam arahan itu, ia menyampaikan arah perencanaan anggaran Tahun 2027 yang akan memakai prinsip Money Follow Priority. Prinsip ini menempatkan prioritas sebagai penentu utama alokasi anggaran, bukan sekadar pemerataan program.
Menurut Denny, keputusan tersebut diambil setelah mencermati proyeksi APBD 2027 yang diperkirakan tidak berbeda jauh dengan Tahun 2026. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus memilih program mana yang layak didanai lebih dulu. Program yang tidak mendesak akan disesuaikan porsinya.
Apa Itu Money Follow Priority Program?
Money Follow Priority adalah prinsip perencanaan anggaran di mana dana difokuskan pada program-program yang menjadi prioritas dan berdampak besar bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, anggaran yang terbatas diarahkan ke program utama pembangunan.
Denny menegaskan program yang tidak mendesak akan disesuaikan. "Untuk Tahun 2027, dengan kondisi APBD tidak berbeda jauh dengan Tahun 2026, saya akan mengajak semuanya untuk money follow priority," ujar Denny saat memimpin apel.
Penerapan prinsip ini membuat setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun prioritas secara ketat. Program yang dinilai kurang berdampak langsung ke warga berpotensi ditunda atau dikurangi alokasinya.
Misi Dagang Jatim-Kaltara Catat Transaksi Rp 2,5 Triliun
Dalam arahannya, Denny juga menyoroti keberhasilan Misi Dagang antara Pemprov Jawa Timur dan Pemprov Kaltara yang digelar di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (8/9) lalu. Kegiatan itu mencatatkan transaksi hingga Rp 2,5 triliun.
Capaian tersebut dinilai luar biasa karena dipersiapkan dalam waktu singkat dan tanpa menggunakan APBD Kaltara sama sekali. "Hal inilah yang patut kita contoh bahwa sesuatu yang besar bukan berarti kita harus mengeluarkan sesuatu yang besar juga," kata Denny.
Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang menyambut positif tingginya antusiasme pelaku usaha dalam forum tersebut. Menurutnya, nilai transaksi yang dicapai menunjukkan besarnya potensi kerja sama ekonomi antara Kaltara dan Jatim.
"Alhamdulillah, transaksi sampai penutupan sudah lebih dari Rp 2 triliun lebih. Ini lompatan besar dalam meningkatkan kerja sama antara pengusaha Jawa Timur dan Kaltara," kata Zainal.
Dampak ke Perencanaan Program Daerah
Zainal menyatakan capaian transaksi itu tidak hanya menunjukkan tingginya aktivitas perdagangan. Kerja sama tersebut membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi kedua daerah.
Bagi Pemprov Kaltara, keberhasilan Misi Dagang tanpa dukungan APBD menjadi contoh konkret bahwa program berdampak besar tidak selalu butuh anggaran besar. Prinsip Money Follow Priority akan menguji hal serupa di level perencanaan: memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyasar kebutuhan prioritas warga.
Pemerintah daerah akan menyesuaikan seluruh program kegiatan yang tidak menjadi prioritas pada perencanaan anggaran 2027. Penyesuaian itu berlaku bagi perangkat daerah yang programnya dinilai tidak mendesak.
