NUNUKAN — Ramsah menilai pemerintah daerah perlu membedakan program yang bersifat mendesak dengan pekerjaan yang masih bisa ditunda. Menurutnya, anggota DPRD dari daerah pemilihan punya tanggung jawab menyampaikan kondisi masyarakat berdasarkan temuan langsung di lapangan.
Dari sejumlah ruas yang disorot, Jalan Bhakti Husada menjadi perhatian utama. Jalan itu merupakan akses menuju Kantor Kecamatan Sebatik Timur dan sejumlah sekolah. Kondisinya disebut sudah rusak parah.
"Saya berharap di anggaran perubahan pemerintah segera melakukan pengaspalan Jalan Bhakti Husada. Jalan itu menuju kantor Kecamatan Sebatik Timur, ada sekolah juga. Kondisinya sudah parah dan membahayakan anak-anak sekolah maupun masyarakat yang setiap hari beraktivitas," ujar Ramsah.
Desa Bukit Aru Indah dan Akses ke Pondok Pesantren
Ramsah juga menyoroti kerusakan jalan di Desa Bukit Aru Indah. Di wilayah itu terdapat sekolah dan pondok pesantren yang setiap hari menjadi tujuan warga.
"Di Desa Bukit Aru Indah juga ada jalan yang sangat rusak. Di sana ada sekolah dan pondok pesantren. Ini menyangkut akses masyarakat dan anak-anak yang setiap hari menggunakan jalan tersebut," ujarnya.
Jalan Mattirowali: 10 Tahun Tanpa Penanganan, Box Culvert Rubuh
Persoalan lain muncul di Jalan Mattirowali. Ramsah menyebut ruas itu sudah sekitar 10 tahun tidak tersentuh perbaikan. Beberapa box culvert di kawasan tersebut dilaporkan rusak hingga roboh.
"Jalan Mattirowali sudah sekitar 10 tahun tidak tersentuh. Ada beberapa box culvert yang sudah rubuh, sementara di dalam sana ada kampung dan masyarakat yang membutuhkan akses," kata Ramsah.
Jalan Poros Tengah Sungai Limau Menuju Maspul
Ramsah kembali mengangkat kondisi Jalan Poros Tengah, tepatnya ruas Desa Sungai Limau dari kawasan Laoudres menuju Maspul. Menurutnya, jalan itu dipakai warga untuk aktivitas sehari-hari.
"Saya sudah berkali-kali menyampaikan Jalan Poros Tengah, tepatnya di Desa Sungai Limau, Laoudres menuju Maspul. Kasihan masyarakat di sana. Mereka setiap hari melakukan aktivitas melalui jalan itu, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan perhatian yang semestinya," tuturnya.
Listrik 30 Tahun Belum Menyentuh Sebagian Warga
Selain infrastruktur jalan, Ramsah meminta pemerintah memperhatikan wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses listrik. Ia menyebut ada masyarakat yang telah menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan listrik yang memadai.
"Begitu juga listrik. Sudah sekitar 30 tahun pemerintah tidak hadir untuk masyarakat di sana. Saya berharap persoalan ini juga menjadi perhatian," katanya.
Minta Pemetaan Ulang Berbasis Kondisi Faktual
Ramsah berharap pemerintah daerah melakukan pemetaan kembali terhadap kebutuhan pembangunan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat diarahkan ke infrastruktur yang paling mendesak.
"Harapan saya ada pemerataan pembangunan infrastruktur. Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara langsung. Mana yang urgent, itu yang harus diprioritaskan," pungkasnya.
Menurut Ramsah, persoalan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan konektivitas. Dampaknya merembet ke akses pendidikan, mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar.
