JAKARTA — Prasetyo Hadi, yang juga menjabat Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto, menyampaikan hal itu usai menghadiri peringatan Hari Santri 2026. Ia menegaskan pemerintah tidak berhenti pada seremonial, melainkan menyiapkan perbaikan struktural di tubuh Kementerian Agama.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren disebut sebagai kebijakan utama yang sudah berjalan. Langkah ini menempatkan urusan pesantren pada level eselon satu, bukan lagi sekadar subdirektorat.
Menurut Pras, struktur baru itu dibutuhkan agar pembinaan pesantren lebih terarah. "Tentunya yang kita harapkan adalah bagaimana seluruh pesantren dapat terus berkembang menjadi lingkungan pendidikan yang baik, aman, nyaman, dan bermartabat bagi para santri," kata Pras di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan perbaikan dan penguatan kelembagaan akan terus dilakukan menyusul pembentukan dirjen tersebut.
Pemerintah, lanjut Pras, menginginkan santri memperoleh kesempatan yang setara dengan pelajar lain. Wawasan yang luas, kelanjutan studi, dan ruang berkarya menjadi bagian dari agenda penguatan itu.
Semua itu tetap dijalankan tanpa melepas nilai keagamaan, tradisi keilmuan, dan semangat pengabdian yang selama ini menjadi kekuatan pesantren. "Jadi, semangatnya adalah bagaimana kita bersama-sama menjaga dan memperkuat pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam membangun bangsa," ujar Pras.
Ia berharap para santri terus maju dan kelak memberi pengabdian yang lebih besar bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Pras mewakili Presiden Prabowo dan pemerintah memberikan ucapan selamat Hari Santri kepada seluruh santri, kiai, nyai, pengasuh pondok pesantren, dan keluarga besar pesantren di Indonesia.
Pemerintah juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian pesantren selama ini. Peran pesantren dinilai penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk akhlak generasi muda, serta menjaga persatuan dan kesatuan.
"Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pesantren. Kita semua memahami bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga tempat membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mendidik generasi muda agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya," katanya.
Bagi pesantren di daerah, termasuk Kalimantan Utara, pernyataan pemerintah soal penguatan kelembagaan ini menjadi sinyal adanya jalur pembinaan yang lebih jelas di tingkat pusat. Pembentukan Dirjen Pesantren diharapkan mempermudah koordinasi antara pondok, Kemenag daerah, dan pemerintah provinsi.
Pemerintah belum merinci bentuk program turunan dari pembentukan dirjen tersebut. Yang ditegaskan baru sebatas komitmen perbaikan layanan pendidikan pesantren secara menyeluruh.