TARAKAN — Kepala SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi Haryanto Syafri menegaskan pelibatan pengusaha lokal sebenarnya sudah berjalan melalui mekanisme pengadaan perusahaan. Prosesnya dimulai dari penyedia lokal sesuai kebutuhan pekerjaan. Pernyataan itu disampaikan menanggapi harapan pemerintah daerah agar industri hulu migas memberi dampak ekonomi langsung ke masyarakat Kaltara.
Gubernur Zainal menekankan perusahaan migas perlu memberi perhatian kepada pengusaha daerah, khususnya yang telah memenuhi standar keselamatan, mutu, dan persyaratan industri. Menurutnya, manfaat sektor hulu migas tidak cukup diukur dari produksi, tetapi juga dari lapangan kerja yang tercipta dan UMKM yang ikut bergerak.
Ada tiga hal yang ditekankan Gubernur dalam pertemuan tersebut. Pertama, pengadaan barang dan jasa yang berpihak ke kontraktor lokal. Kedua, penciptaan lapangan kerja bagi warga Kaltara. Ketiga, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di sekitar wilayah operasi.
Soal tenaga kerja, Zainal menyebut pemerintah daerah berharap warga Kaltara mendapat kesempatan lebih luas melalui peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
"Selain pengadaan, pemerintah daerah juga berharap tenaga kerja asal Kaltara mendapatkan kesempatan lebih luas melalui peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan industri," ujarnya.
Haryanto Syafri menuturkan hubungan antara SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, dan masyarakat sejauh ini berjalan baik. Kegiatan operasional disebut tidak mengalami hambatan berarti, baik dari sisi pemerintah daerah maupun warga.
Ia menjelaskan, pelibatan kontraktor daerah dilaksanakan melalui mekanisme yang berlaku. Dengan begitu, pengusaha lokal punya pintu masuk menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan operasional industri migas.
"Pemerintah ingin supaya kegiatan ini melibatkan pengusaha dan kontraktor daerah dan berbuah baik kepada masyarakat. Yang sebenarnya itu sudah dilakukan, sudah dilakukan dengan mekanisme pengadaan yang dimulai dari lokal," jelas Haryanto.
Keterlibatan pelaku usaha daerah diharapkan terus menjadi bagian dari pengembangan industri hulu migas. Harapannya, aktivitas perusahaan tidak berhenti pada produksi migas, tetapi turut membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar wilayah kerja.
Pemerintah daerah menilai sektor hulu migas punya bobot ekonomi besar di Kaltara. Karena itu, alokasi pekerjaan dan tenaga kerja menjadi hal yang terus didorong dalam setiap pertemuan dengan SKK Migas dan KKKS.
Pertemuan di Tarakan itu mempertemukan SKK Migas Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi dengan Gubernur Kaltara serta sejumlah pimpinan KKKS. Forum serupa menjadi jalur koordinasi rutin antara regulator, kontraktor, dan pemerintah provinsi.