BULUNGAN — Berkurangnya sumber daya anggaran memaksa Pemprov Kaltara mengubah arah perencanaan pembangunan tahun 2027. Penyesuaian dilakukan dengan menyelaraskan setiap target kegiatan terhadap kemampuan pembiayaan yang ada.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, menyebut perubahan dokumen perencanaan sebagai langkah yang tidak terhindarkan. Menurut dia, kebutuhan infrastruktur tetap besar sementara ruang fiskal justru menyempit.
Infrastruktur berbiaya besar menempati urutan pertama yang terkena efisiensi. Peningkatan jalan provinsi memerlukan anggaran signifikan untuk menuntaskan target pekerjaan.
Bertius mencontohkan rencana peningkatan jalan sepanjang 10 kilometer pada 2027. Jika anggaran tidak mencukupi, panjang pekerjaan bisa dikurangi menyesuaikan dana yang tersedia.
"Kalau kegiatan besar yang terpengaruh pasti ada. Misalnya untuk peningkatan jalan provinsi itu membutuhkan dana cukup besar. Kalau sebelumnya direncanakan 10 kilometer, bisa saja harus diturunkan sesuai anggarannya," ujarnya, Kamis (15/10/2026).
Ia menambahkan, kebutuhan infrastruktur tidak serta-merta berkurang meskipun kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan. Kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memenuhi target pembangunan.
Pemprov Kaltara tidak hanya memangkas program. Pemerintah provinsi juga menjajaki sumber pembiayaan lain agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Salah satu jalur yang disiapkan adalah forum tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dunia usaha. Forum itu akan dimanfaatkan untuk melibatkan perusahaan dalam pembangunan infrastruktur desa, terutama yang berada di sekitar wilayah konsesi mereka.
"Kita terus mencari alternatif pembiayaan. Salah satunya melalui forum TJSL, sehingga ke depan dunia usaha bisa dilibatkan untuk membantu pembangunan infrastruktur di desa, terutama yang berada di wilayah konsesi mereka," kata Bertius.
Pendanaan melalui investasi memiliki keterbatasan. Nilai investasi yang besar dan waktu pengembalian modal yang panjang menjadi pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modal.
Karena itu, pemerintah perlu memilah kegiatan mana yang memungkinkan dibiayai melalui investasi dan mana yang cocok ditopang program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemprov Kaltara juga tengah menelusuri sumber pendanaan alternatif untuk sektor lain.
Penyesuaian dokumen perencanaan menjadi konsekuensi dari keterbatasan anggaran. Pemerintah daerah harus menyelaraskan target kegiatan dengan kemampuan pembiayaan yang tersedia.
"Karena memang sumber dayanya berkurang, otomatis dari sisi dokumen perencanaan juga akan menyesuaikan," sebut Bertius.