TANJUNG SELOR — Ketua DPRD Malinau Ping Ding datang bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan sejumlah anggota dewan. Mereka diterima Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Denny Harianto, Asisten Bidang Administrasi Umum, serta Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara.
Agenda utama pertemuan menyangkut percepatan pemerataan pembangunan dan upaya menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Kaltara. DPRD Malinau memaparkan sejumlah usulan yang menyentuh langsung layanan publik di daerahnya.
DPRD Malinau melaporkan perkembangan kesepakatan APBD Perubahan kabupaten tersebut. Fokus belanja diarahkan pada peningkatan fasilitas publik, terutama sarana pendidikan dan kesehatan.
Pembahasan anggaran itu dibarengi dengan dorongan memperkuat Proyek Strategis Nasional PLTA Mentarang Induk. DPRD menilai proyek tersebut penting untuk menopang perekonomian daerah ketika pendapatan dari sektor pertambangan menunjukkan tren penurunan.
Isu lain yang mencuat dalam pertemuan ialah kesiapan menghadapi pengalihan kepesertaan BPJS Kesehatan. Sekitar 4.000 warga Malinau masuk dalam cakupan peralihan itu, sehingga layanan kesehatan diharapkan tetap berjalan tanpa hambatan.
Rombongan DPRD juga menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kaltara mempercepat pembangunan akses jalan darat. Menurut mereka, konektivitas darat yang membaik dapat menekan subsidi angkutan udara ke wilayah pedalaman dan perbatasan.
Gubernur Zainal menyambut baik inisiatif koordinasi yang dibawa DPRD Malinau. Ia menegaskan kolaborasi lintas pemerintah menjadi pondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menginstruksikan Plt. Kepala BKAD Kaltara memastikan proses evaluasi dan koordinasi alokasi dana transfer daerah serta APBD Perubahan berjalan cepat sesuai aturan. Tujuannya agar program di Malinau tidak terhambat.
Sekprov Kaltara Denny Harianto menambahkan, seluruh poin hasil pertemuan akan segera dikonsolidasikan kepada perangkat daerah teknis. Langkah itu diambil supaya program kerja Pemprov dan Pemkab Malinau berjalan selaras, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.