BULUNGAN — Data kependudukan yang tidak akurat masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah warga berstatus ASN tetapi masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial dalam basis data tertentu.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Sanusi, menyebut kondisi ini perlu dibenahi bersama. Ia menegaskan data kependudukan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sanusi mengungkapkan ketidaksesuaian data itu menjadi alasan utama Pemprov Kaltara mendorong aktivasi IKD secara masif. Dengan data yang valid, bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
"Ini perlu kita benahi bersama. Data kependudukan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya," kata Sanusi dalam keterangannya di Bulungan.
Pemprov Kaltara tidak hanya mengimbau, tetapi juga menyiapkan langkah jemput bola untuk membantu pegawai yang mengalami kendala saat proses aktivasi. Hal ini dilakukan agar tidak ada pegawai yang menunda pembaruan data digital tersebut.
Setiap perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaltara jika masih ada pegawai yang belum mengaktifkan IKD.
Sanusi menjelaskan IKD menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui data kependudukan secara berkelanjutan. Akurasi data ini menjadi fondasi utama untuk memastikan berbagai program pemerintah, terutama yang menyangkut perlindungan sosial, berjalan tepat sasaran.
"Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian," ujarnya.
Ia berharap pemutakhiran Identitas Kependudukan Digital di lingkungan Pemprov Kaltara dapat membantu pemerintah memperoleh basis data yang lebih akurat. Implikasinya, program perlindungan sosial di masa mendatang dapat lebih tepat menyasar warga yang berhak menerima. (*)