KALIMANTAN UTARA — Bank Dunia menetapkan Vietnam dan Filipina sebagai negara berpendapatan menengah atas mulai Juli 2026. Vietnam mencapai status itu setelah ekspor tumbuh lebih dari 15% pada 2024 dan 2025, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7% dan 8%. Filipina menempuh jalan berbeda: pertumbuhan rata-rata 5,8% selama lima tahun yang ditopang ekspansi lintas sektor.
Indonesia pertama kali masuk kelompok ini pada 2020, ketika GNI per kapita mencapai US$4.050. Pandemi sempat menjatuhkan Indonesia kembali ke kelompok menengah bawah sebelum naik lagi pada 2023. Namun, hingga 2024, GNI per kapita Indonesia baru bergerak ke US$4.910 — masih sekitar sepertiga dari ambang negara berpendapatan tinggi yang kini berada di atas US$14.375 per kapita.
Ambang batas negara berpendapatan tinggi naik hampir 15% dalam enam tahun terakhir. Bank Dunia menyesuaikan klasifikasi itu setiap tahun dengan perkembangan inflasi internasional. Artinya, mengejar status negara maju berarti mengejar sasaran yang terus bergerak.
Thawley, Crystallin, dan Verico (2024) mencatat Indonesia memerlukan pertumbuhan rata-rata setidaknya 6%–7% untuk mencapai target negara maju pada 2045. Sementara itu, tren pertumbuhan Indonesia telah lama berada di kisaran 5%. Yian Ke (2024) menyebut persoalan ini sebagai middle technology trap — negara memiliki sektor manufaktur tetapi gagal bergerak cukup cepat menuju aktivitas dengan teknologi dan nilai tambah lebih tinggi.
Data ASEAN menunjukkan modal asing tidak meninggalkan kawasan. Pada 2024, FDI yang masuk ke ASEAN mencapai US$226 miliar, meningkat 8,5%. Indonesia menerima sekitar US$24 miliar dan menjadi salah satu penerima FDI terbesar setelah Singapura.
Namun, masalahnya terletak pada kualitas transformasi. Ketika FDI manufaktur ASEAN melonjak hampir 150% menjadi US$44 miliar pada 2024, investasi asing pada manufaktur Indonesia relatif datar di kisaran US$12 miliar. Temuan Fazaalloh (2024) menunjukkan bahwa arus modal yang masuk belum cukup mendorong lompatan pendapatan nasional.
Persoalan Indonesia bukan sekadar apakah investasi asing masuk. Yang lebih mendasar adalah apakah berbagai instrumen kebijakan — investasi, industri, inovasi, dan insentif fiskal — benar-benar bergerak dalam satu garis menuju kenaikan pendapatan nasional.
Tanpa keterhubungan itu, target menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 berisiko kuat sebagai visi, tetapi lemah dalam akuntabilitas pencapaiannya. Vietnam dan Filipina telah menunjukkan bahwa kenaikan kelas dimungkinkan melalui jalur yang berbeda — ekspor tinggi atau diversifikasi sektor. Indonesia masih mencari formula yang tepat untuk keluar dari jebakan kelas menengah atas.