Tarakan, kota terpadat di Kalimantan Utara, mencatatkan kenaikan harga tanah rata-rata 8-10% per tahun sejak 2022, menurut data Badan Pusat Statistik setempat. Fenomena ini mendorong warga lokal dan perantau yang bekerja di sektor pertambangan serta pelabuhan untuk berburu rumah subsidi atau KPR bersubsidi yang cicilannya masih di bawah Rp2 juta per bulan. Di sisi lain, daerah penyangga seperti Malinau dan Bulungan menawarkan lahan lebih lega dengan harga yang belum meroket.
Dari hasil pantauan lapangan pekan lalu, setidaknya ada lima kompleks perumahan yang masih membuka pemesanan untuk tahun 2026. Masing-masing memiliki keunggulan berbeda, mulai dari lokasi dekat bandara hingga akses langsung ke jalan poros provinsi. Berikut rinciannya.
Perumahan ini terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, sekitar 10 menit dari Bandara Juwata. Pengembang menyediakan 40 unit rumah tipe 36/72 dengan skema KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang disalurkan melalui BTN dan Bankaltimtara.
Harga per unit dipatok Rp156 juta dengan uang muka 1% dari harga jual, atau sekitar Rp1,56 juta. Cicilan flat 30 tahun diperkirakan Rp1,8 juta per bulan. Lokasi ini cocok bagi pekerja di kawasan industri Pelabuhan Malundung karena jarak tempuh hanya 15 menit dengan motor.
Di Desa Tanjung Keramil, Kecamatan Malinau Kota, pengembang lokal membangun 20 unit rumah tipe 36/60 yang dibanderol Rp135 juta per unit. Harga ini termasuk yang terendah di Provinsi Kalimantan Utara per Maret 2026.
Skema pembiayaan mengandalkan KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% per tahun selama 20 tahun. Akses ke pusat pemerintahan Kabupaten Malinau hanya butuh 8 menit, sementara ke Puskesmas Malinau Kota sekitar 5 menit. Pihak pengembang menyebutkan sudah 12 unit terjual dalam sebulan terakhir.
Berlokasi di Kelurahan Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas, perumahan ini menawarkan tipe 36/84 dengan harga Rp189 juta. Keunggulan utamanya adalah akses langsung ke Jalan Poros Kalimantan yang menghubungkan Tanjung Selor ke Tarakan dan Malinau.
Pengembang menjalin kerja sama dengan Bank Mandiri dan BRI untuk KPR nonsubsidi dengan DP 10%. Dari informasi staf pemasaran, tersisa 8 unit lagi dari total 30 unit yang dibangun. Lingkungan perumahan ini sudah dilengkapi gerbang keamanan dan satu masjid.
Hanya 5 menit dari Pasar Besar Tarakan, perumahan di Kelurahan Tanjung Buka ini menyasar kalangan milenial yang ingin tetap dekat dengan pusat keramaian. Tipe yang dijual adalah 36/70 dengan harga Rp172 juta.
Skema KPR yang ditawarkan bersifat konvensional dan syariah melalui BTN Syariah. Cicilan per bulan untuk tenor 20 tahun diperkirakan Rp2,1 juta. Area ini rawan banjir rob saat air laut pasang maksimal, namun pengembang mengklaim sudah membangun tanggul setinggi 1,5 meter di sisi timur kompleks.
Di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, perumahan ini menjadi incaran warga yang bekerja di sektor perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia. Harga per unit tipe 36/66 adalah Rp148 juta dengan skema KPR FLPP.
Jarak ke Pelabuhan Tunon Taka, jalur utama ke Tawau, Malaysia, hanya 10 menit. Dari data pengembang, 18 dari 25 unit yang dibangun sudah dihuni, mayoritas oleh pedagang dan tenaga kerja harian. Bank penyalur KPR adalah Bankaltimtara dan Bank Syariah Indonesia.
Apakah semua perumahan di atas sudah bersertifikat SHM?
Iya, semua unit yang disebutkan sudah bersertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) induk, bukan hanya akta jual beli. Pengembang wajib menyerahkan SHM pecahan maksimal 6 bulan setelah akad kredit.
Berapa minimal gaji untuk mengajukan KPR di Kalimantan Utara?
Untuk KPR FLPP bersubsidi, gaji minimal Rp3,5 juta per bulan. Sementara untuk KPR nonsubsidi di Grand Borneo Residence, bank biasanya mensyaratkan penghasilan minimal Rp5 juta per bulan dengan rasio cicilan maksimal 30% dari gaji.
Bagaimana cara cek ketersediaan unit tanpa datang langsung?
Sebagian pengembang menyediakan layanan virtual tour melalui WhatsApp. Namun, disarankan untuk verifikasi langsung ke kantor pemasaran karena beberapa unit sudah dibooking tanpa diperbarui di website.
Apakah ada biaya tambahan di luar cicilan KPR?
Ada. Biaya provisi bank sekitar 1% dari plafon kredit, biaya notaris Rp3-5 juta, dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 11% untuk rumah nonsubsidi. Untuk rumah subsidi, PPN ditanggung pemerintah.
Lima pilihan di atas masih relevan untuk diincar pada awal 2026. Sebelum memutuskan, pastikan mengecek status IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan lokasi terhadap peta rawan banjir—khususnya di daerah pesisir Tarakan. Jangan ragu membandingkan simulasi cicilan dari tiga bank berbeda karena selisih bunga 0,5% bisa berarti Rp50 juta lebih selama 20 tahun.