KALIMANTAN UTARA — Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua MK Suhartoyo sepakat untuk membangun sinergi yang lebih erat dalam menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan ini lahir dalam forum Silaturahmi Kebangsaan yang digelar di Gedung MK, Jakarta. Muzani menekankan bahwa konsistensi tafsir konstitusi menjadi krusial di tengah dinamika politik dan hukum nasional.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam, kedua pimpinan lembaga membahas sejumlah isu strategis. Salah satunya adalah persiapan teknis Sidang Tahunan MPR yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden dan para pimpinan lembaga negara. Muzani menyebutkan bahwa forum ini akan menjadi momentum untuk menyelaraskan pandangan mengenai batas-batas kewenangan antarlembaga.
"Kami ingin memastikan tidak ada tumpang tindih interpretasi konstitusi yang bisa memicu sengketa kewenangan di kemudian hari," ujar Ahmad Muzani dalam keterangan pers usai pertemuan. Ia menambahkan bahwa MPR dan MK memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga kemurnian konstitusi.
Ketua MK Suhartoyo menyambut baik inisiatif silaturahmi ini. Menurutnya, komunikasi antarlembaga negara adalah keniscayaan dalam sistem ketatanegaraan modern. Suhartoyo menegaskan bahwa MK terbuka untuk berdialog selama tidak mencampuri independensi peradilan konstitusi.
"Koordinasi bukan berarti intervensi. Kami tetap berpegang pada prinsip bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Namun, diskusi akademik dan pertukaran perspektif soal konstitusi sangat kami hargai," kata Suhartoyo. Ia juga mengisyaratkan bahwa hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan forum diskusi berkala antara hakim konstitusi dan pimpinan MPR.
Langkah MPR dan MK ini dipandang sebagai upaya meredam potensi gesekan yang kerap muncul akibat perbedaan penafsiran konstitusi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah putusan MK sempat menuai kritik dari fraksi-fraksi di MPR yang menganggap hakim konstitusi terlalu ekspansif dalam menafsirkan kewenangannya. Sebaliknya, MK kerap mengingatkan MPR agar tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengubah ketetapan.
Pengamat hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Feri Amsari, menilai pertemuan ini positif selama tidak mengurangi fungsi check and balances. "Yang perlu dijaga adalah agar koordinasi tidak berubah menjadi tekanan politik terhadap MK. Sejarah mencatat, independensi MK adalah pilar demokrasi yang harus dipertahankan," ujarnya saat dihubungi terpisah.
Kedua lembaga sepakat untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) sebagai payung hukum kerja sama ke depan. Rencananya, MoU tersebut akan ditandatangani pada puncak Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2025.