TANJUNG SELOR — Sebanyak 51.840 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Utara selama ini beroperasi di luar ekosistem industri Tanah Kuning. Kondisi itu mendorong Pemprov Kaltara memperkenalkan SINERGI Kaltara, sebuah sistem integrasi yang dirancang sebagai jembatan antara usaha kecil dengan rantai pasok kawasan industri strategis nasional tersebut.
Data Pemprov Kaltara mencatat nilai investasi di provinsi itu melesat dari Rp11,79 triliun pada 2024 menjadi Rp30,64 triliun pada 2025. Artinya, dalam setahun terjadi kenaikan sekitar 160 persen. Namun, di sisi lain, pertumbuhan PDRB per kapita hanya bertambah 3,2 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara H. Denny Harianto menyebut angka itu sebagai alarm. “Pertumbuhan investasi yang tinggi belum sepenuhnya menghasilkan manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat,” ujarnya dalam Forum Group Discussion SINERGI Kaltara di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur, Rabu (8/7).
Denny menjelaskan, akar persoalannya bukan pada minimnya pelaku UMKM, melainkan absennya sistem yang menghubungkan mereka dengan industri. Kawasan Industri Tanah Kuning yang membentang seluas 10.100 hektare dan berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan baru, namun kebutuhan industrinya justru banyak dipasok dari luar daerah.
“Jangan sampai industri berkembang pesat, tetapi UMKM kita tidak ikut tumbuh,” tegas Denny.
Jika dibiarkan, ia memperingatkan akan terjadi enclave economy, yakni ketika investasi besar hadir tetapi manfaatnya hanya sedikit dirasakan masyarakat sekitar. Dampak lainnya mencakup melemahnya daya saing UMKM, terhambatnya program hilirisasi, hingga menurunnya daya tarik investasi jangka panjang.
Melalui SINERGI Kaltara—kependekan dari Sistem Integrasi Nilai Ekonomi Rantai Global Industri untuk Kalimantan Utara—Pemprov menargetkan UMKM lokal mampu memenuhi standar kebutuhan industri. Program ini tidak hanya menyediakan akses pasar, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk agar layak masuk rantai pasok.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Denny.
Pemprov kini mengajak seluruh perangkat daerah untuk berkolaborasi dalam implementasi program ini. Langkah selanjutnya adalah menyusun peta kebutuhan industri di Tanah Kuning dan memetakan kapasitas UMKM yang bisa langsung diintegrasikan.