TARAKAN — Universitas Borneo Tarakan (UBT) tidak langsung membentuk fakultas baru. Sebagai langkah awal, prodi kebudayaan direncanakan berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Skema ini dinilai lebih realistis mengingat kebutuhan sumber daya manusia dan persyaratan akademik yang harus dipenuhi terlebih dahulu.
Rektor UBT, Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa pembukaan program studi menjadi opsi yang paling memungkinkan saat ini dibandingkan membentuk fakultas baru secara langsung. “Kami sudah melakukan kajian secara internal, dan dari berbagai alternatif yang ada, pembukaan program studi menjadi langkah yang paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Namun proses ini masih akan terus kami kaji secara bertahap,” ungkapnya.
Menurutnya, setelah fondasi prodi dinilai kuat, pengembangan ke jenjang yang lebih luas bisa dilakukan di masa mendatang. “Yang kami siapkan lebih dahulu adalah program studinya. Setelah memiliki fondasi yang kuat, pengembangannya tentu bisa terus dilakukan sesuai kebutuhan dan kesiapan kampus,” jelasnya.
Gagasan ini muncul dari kekhawatiran bahwa kekayaan budaya Kaltara hanya akan menjadi warisan lisan semata jika tidak dikelola melalui pendidikan tinggi. Dalam Dialog Kebudayaan bertema Urgensi Pembukaan Kampus/Fakultas Budaya di Kalimantan Utara, Prof. Yahya menekankan bahwa budaya daerah adalah aset yang harus dirawat, dikembangkan, dan diwariskan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan penelitian.
“Budaya yang kita miliki adalah aset yang harus terus dirawat, dikembangkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan dan penelitian yang berkelanjutan,” paparnya.
Keberadaan prodi kebudayaan nantinya tidak hanya berorientasi pada pembelajaran di ruang kelas. UBT menargetkan prodi ini menjadi wadah penguatan riset, dokumentasi budaya, serta pengembangan sumber daya manusia yang memahami karakter budaya daerah. Harapannya, UBT bisa berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis kearifan lokal di Kalimantan Utara.
“Program studi ini diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus melahirkan lulusan yang memiliki wawasan kebudayaan dan mampu berkontribusi bagi masyarakat,” tutur Rektor.
Prof. Yahya mengakui, pemenuhan tenaga pengajar masih menjadi tantangan. Kampus telah menyiapkan strategi bertahap, mulai dari pengusulan formasi aparatur sipil negara (ASN) hingga melibatkan praktisi dan pemangku kepentingan sebagai dosen pengajar selama masa pengembangan prodi.
“Pada tahap awal kami akan melibatkan para praktisi dan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang kebudayaan. Sementara itu, pemenuhan dosen tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai skema yang telah disusun,” tutupnya.