NUNUKAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memastikan pembangunan 13 titik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal pada 2026 untuk memperluas akses listrik di kawasan perbatasan dan pedalaman. Langkah ini menjadi bagian dari roadmap ketenagalistrikan lima tahun ke depan yang telah disusun pemprov.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Yosua Batara Payangan, menyampaikan komitmen tersebut dalam Sosialisasi Konservasi Energi dan Penyediaan Kelistrikan di Wilayah Perbatasan dan Prioritas Pedalaman di Kecamatan Lumbis Pansiangan, Jumat (29/5).
Dalam sambutan Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang yang dibacakan Yosua, pemerintah menegaskan bahwa wilayah perbatasan harus mendapat perhatian setara dengan daerah lain.
"Wilayah perbatasan bukan halaman belakang, melainkan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus mendapatkan perhatian dan pelayanan pembangunan secara maksimal," kata Yosua.
Pernyataan ini menjadi dasar kebijakan pemprov dalam memprioritaskan infrastruktur energi di titik-titik yang selama ini minim akses listrik.
Salah satu lokasi yang menjadi prioritas adalah Kelompok Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pansiangan. PLTS komunal di sana direncanakan melayani 109 rumah, 15 fasilitas umum, dan memberikan manfaat bagi 658 jiwa atau sekitar 150 kepala keluarga.
Pemprov Kaltara juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola penggunaan energi yang hemat dan efisien. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pasokan listrik dari PLTS komunal yang bersifat terbatas.
Pemprov Kaltara menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pemerataan akses listrik. Namun, dalam diskusi yang digelar usai sosialisasi, masyarakat Lumbis Pansiangan menyampaikan sejumlah aspirasi lain yang masih perlu perhatian.
Anggota DPR RI Komisi VII, Rahmawati Zainal, yang turut hadir, membuka ruang dialog dengan warga dan para kepala desa. Dalam forum tersebut, warga mengungkapkan kebutuhan mendesak di luar listrik, seperti akses transportasi, layanan kesehatan, dan ketersediaan air bersih.
Artinya, meski pembangunan PLTS komunal menjadi kabar baik bagi warga perbatasan, tantangan infrastruktur dasar lainnya masih menunggu solusi konkret dari pemerintah.