KALIMANTAN UTARA — Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan komitmen tersebut di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (kemarin). Menurutnya, pemerintah tidak akan menyesuaikan harga BBM subsidi meskipun kurs dolar AS terhadap rupiah telah menembus angka Rp17.877.
“Untuk kenaikan harga BBM yang untuk subsidi, ini kan sudah disampaikan (tidak naik hingga akhir tahun),” ujar Yuliot.
Selain harga, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok BBM nasional dalam kondisi aman. Yuliot menyebutkan bahwa stok Pertalite dan Solar CN48 berada jauh di atas cadangan minimal operasional. Pasokan BBM nonsubsidi pun dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
“Misalkan untuk Pertalite itu jauh di atas cadangan minimal, dan juga untuk solar CN48 itu juga di atas cadangan minimal,” kata Yuliot.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya juga buka suara soal potensi kenaikan harga BBM. Ia menjelaskan bahwa rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) dari Januari hingga Mei 2026 masih berada di kisaran 80 hingga 81 dolar AS per barel. Angka ini masih jauh dari asumsi yang bisa memicu penyesuaian harga BBM subsidi.
“Rata-rata ICP kita sekarang itu kurang lebih sekitar 80–81 dolar AS dari bulan Januari sampai sekarang. Jadi, belum sampai 100 dolar AS,” kata Bahlil.
Meskipun pada April 2026 ICP sempat menyentuh 117,31 dolar AS per barel, lonjakan tersebut belum berdampak pada kebijakan harga BBM. Pemerintah menilai kondisi itu belum menjadi alasan untuk menaikkan harga Pertalite dan Biosolar.
Untuk mengurangi tekanan dari fluktuasi nilai tukar, pemerintah mendorong peningkatan produksi minyak domestik dan penguatan kapasitas kilang dalam negeri. Yuliot menegaskan bahwa langkah ini sudah disiapkan sebagai antisipasi terhadap gejolak ekonomi global.
“Produksi di dalam negeri kami dorong untuk peningkatan, kilang di dalam negeri pun itu juga kami sudah siapkan,” ujarnya.
Pelemahan rupiah sendiri terjadi di tengah menguatnya dolar AS secara global. Berdasarkan Kurs Transaksi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.877 per dolar AS. Namun, pemerintah memastikan bahwa tekanan ini belum cukup kuat untuk mengubah kebijakan harga BBM subsidi.
“Insya-Allah sampai akhir tahun,” ujar Bahlil menegaskan.