TANJUNG SELOR — Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pemasangan Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah fasilitas umum. Langkah ini dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Kepala ORI Perwakilan Kaltara, Suriyadi, mengatakan bahwa keberadaan CCTV bukan sekadar alat pengawasan. Lebih dari itu, kamera pengawas berfungsi sebagai bukti elektronik yang dapat melindungi warga dan petugas apabila terjadi sengketa pelayanan.
"CCTV ini menjadi kebutuhan. Tidak hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk menghindari potensi maladministrasi di pelayanan publik," ujar Suriyadi dalam keterangan yang diterima di Tanjung Selor, belum lama ini.
ORI Kaltara menyoroti sejumlah titik strategis yang dinilai sangat membutuhkan pengawasan visual. Beberapa di antaranya adalah kantor pelayanan publik, puskesmas, rumah sakit daerah, terminal, dan pasar tradisional. Menurut Suriyadi, titik-titik tersebut merupakan area dengan lalu lintas warga yang tinggi dan rawan terjadi gesekan.
"Kami mendorong pemda untuk memasang CCTV di tempat-tempat yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Ini demi kenyamanan bersama," imbuhnya.
Dorongan ORI ini juga didasari oleh sejumlah pengaduan yang masuk ke lembaga tersebut. Banyak laporan yang sulit diverifikasi karena minimnya bukti visual di lokasi kejadian. Dengan adanya rekaman CCTV, proses klarifikasi dan investigasi bisa berjalan lebih cepat dan objektif.
Suriyadi menambahkan, pemasangan CCTV juga dapat berfungsi sebagai efek jera. Masyarakat atau oknum petugas yang berniat melakukan tindakan tidak terpuji akan berpikir ulang jika tahu setiap sudut terpantau kamera.
Meski desakan ini sudah disampaikan, ORI Kaltara belum menerima kepastian tindak lanjut dari pemerintah daerah setempat. Salah satu kendala yang kerap muncul dalam program serupa adalah keterbatasan anggaran daerah. Namun, ORI mendorong agar pemda bisa mengalokasikan anggaran secara bertahap melalui APBD Perubahan atau prioritas belanja tahun depan.
"Kami paham anggaran terbatas. Tapi setidaknya mulai dari titik yang paling prioritas dulu. Ini investasi jangka panjang untuk pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Suriyadi.