TARAKAN — Inflasi di Kalimantan Utara hingga April 2026 tercatat stabil dan terkendali. Akumulasi kenaikan harga tahun kalender (year to date) mencapai 1,16%, sementara secara tahunan (year on year) inflasi berada di angka 2,68%.
“Angka ini masih sesuai dengan target kita, yaitu di kisaran 2,5% ± 1%,” ujar Hasiando, Senin (11/5/26).
Bank Indonesia memproyeksikan kenaikan permintaan pangan di dalam negeri akan menguat seiring realisasi program MBG. Menurut Hasiando, program ini memberikan dampak positif bagi konsentrasi dan semangat belajar anak-anak, terutama di wilayah perbatasan Kaltara.
Agar dampak positif itu tidak diikuti lonjakan harga, BI memastikan ketersediaan pasokan komoditas harus tetap terjaga. “Poin utamanya adalah keterjangkauan,” tegasnya.
Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kaltara menjalankan strategi 4K dengan fokus utama pada keterjangkauan harga. Langkah konkret yang sudah berjalan meliputi gerakan pangan murah dan pendirian Mini Distribution Center (MDC) untuk mendekatkan stok barang ke pasar tradisional.
Tak hanya itu, pengawasan ketat dilakukan agar pedagang tidak menjual barang melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). “Jika bersama Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan kita bisa menghadirkan komoditas di bawah harga pasar atau di bawah HET, itu akan sangat membantu menekan inflasi,” kata Hasiando.
Hasiando menekankan pentingnya membangun kemandirian pangan di Kaltara. Ketergantungan provinsi ini terhadap pasokan barang dari luar daerah masih tinggi, sehingga penguatan produksi pertanian lokal menjadi solusi jangka panjang agar harga-harga tidak mudah melonjak.
“Untuk jangka pendek, kerja sama antar daerah memang kita lakukan untuk menutupi kekurangan stok. Namun, ke depan kita ingin produktivitas petani lokal kita meningkat,” jelasnya.
Menatap sisa tahun 2026, Bank Indonesia tetap waspada terhadap tekanan eksternal. Konflik geopolitik dan perang dagang dinilai bisa memicu kenaikan harga komoditas global yang berimbas ke daerah.
Dengan kombinasi tekanan eksternal dan peningkatan permintaan domestik dari program MBG, TPID Kaltara terus mengoptimalkan koordinasi lintas sektor. Langkah antisipatif ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan. (**)