Video yang beredar menunjukkan konsumen membandingkan harga Pertalite tanpa subsidi dengan harga Pertamax yang saat ini Rp12.300 per liter. Narator dalam video mempertanyakan logika pemerintah yang justru memberikan subsidi besar pada Pertalite, bukan pada Pertamax yang harganya lebih murah dari harga keekonomian Pertalite.
Menurut perhitungan dalam struk, pemerintah menanggung subsidi Rp6.088 per liter untuk setiap pembelian Pertalite. Angka ini membuat harga keekonomian Pertalite lebih mahal ketimbang Pertamax yang tidak mendapat subsidi.
Menanggapi viralnya video tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M V Dumatubun menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan penugasan dari pemerintah. "Kebijakan Program Subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut tidak oleh Pertamina," ujar Roberth kepada detikcom, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, Pertamina sebagai operator hanya mematuhi kebijakan yang sudah ditetapkan. Subsidi diberikan pada BBM Jenis BBM Tertentu (JBKP) yaitu Pertalite, dengan tujuan utama menjaga stabilitas nasional, daya beli masyarakat, dan roda perekonomian.
Roberth juga memaparkan perbedaan mendasar antara Pertalite dan Pertamax. Pertamax merupakan jenis BBM non subsidi yang seharusnya harganya mengikuti mekanisme pasar. Namun, sejak 1 April 2026, pemerintah ikut berperan dalam penentuan harga Pertamax sehingga harganya tidak naik seperti seharusnya.
"Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi," katanya. Artinya, tanpa intervensi pemerintah, harga Pertamax bisa melampaui Rp16.088 per liter.
Viralnya video ini kembali membuka diskusi publik mengenai kebijakan subsidi energi yang selama ini dinilai kurang tepat sasaran. Sejumlah pengamat menilai, subsidi Pertalite yang dinikmati seluruh lapisan masyarakat seharusnya lebih difokuskan pada kelompok kurang mampu agar anggaran negara lebih efisien.