TANJUNG SELOR — Bupati Bulungan Syarwani memaparkan program TAKE Bulungan Hijau di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang Bulungan, Kamis (5/11/2026), sebagai bagian dari tahapan penilaian Innovative Government Award (IGA) 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Pemaparan itu menempatkan skema insentif desa berbasis kinerja lingkungan sebagai inovasi unggulan daerah.
TAKE Bulungan Hijau memberi insentif anggaran kepada pemerintah desa berdasarkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, konservasi, dan pelestarian ekosistem. Desa yang menunjukkan kinerja ekologis menerima insentif fiskal sebagai bentuk penghargaan.
Alokasi Anggaran Naik Tiga Kali Sejak 2023
Dari sisi pembiayaan, alokasi program meningkat bertahap. Pada 2023 anggarannya Rp 4 miliar, naik menjadi Rp 5 miliar pada 2024, dan mencapai Rp 7 miliar pada 2026.
Jumlah desa penerima manfaat ikut meluas. Pada 2023 sebanyak 33 desa menerima insentif, sementara pada 2026 jumlahnya menjadi 45 desa.
Perluasan cakupan itu membuat program menjangkau lebih banyak pemerintah desa di Kabupaten Bulungan yang dinilai berhasil menjaga lingkungan.
Mengapa Program Ini Dibuat
Syarwani menjelaskan, skema transfer anggaran dirancang untuk menjawab keterbatasan Dana Desa. Insentif juga dimaksudkan memotivasi pemerintah desa agar menunjukkan hasil nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Melalui program ini, desa didorong tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa juga diminta bertanggung jawab merawat ekosistem di wilayahnya.
"Program ini merupakan skema transfer anggaran inovatif yang dirancang untuk menjawab tantangan keterbatasan Dana Desa, sekaligus memotivasi pemerintah desa agar menunjukkan hasil nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan," ujar Syarwani.
Dasar Hukum dan Arah Ke Depan
Pelaksanaan program diperkuat Peraturan Bupati Bulungan Nomor 39 Tahun 2022. Aturan itu menjadi dasar agar pemberian insentif berjalan berkelanjutan, bukan sekadar program musiman.
Dengan anggaran yang naik dan penerima yang bertambah, Pemkab Bulungan menempatkan kinerja ekologis desa sebagai salah satu indikator utama dalam transfer anggaran kabupaten.
