JAKARTA — Perjuangan membangun akses darat di kawasan perbatasan Kalimantan Utara kembali dibawa ke meja pemerintah pusat. DPRD Provinsi Kaltara bersama Pemprov Kaltara dan Anggota DPR RI Dapil Kaltara menggelar audiensi dengan Kementerian PU RI di Ruang Rapat Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ), Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Kamis (23/7).
Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, Wakil Ketua DPRD Muddain, Ketua Komisi III Jufri Budiman, serta Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. Kehadiran para pimpinan daerah ini menunjukkan persoalan infrastruktur di Krayan bukan sekadar proyek fisik, melainkan urusan kehadiran negara di wilayah terdepan.
Anggaran Terbatas, Desain Jalan Krayan Diminta Diubah
Fokus pembahasan dalam audiensi tersebut adalah percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang yang menjadi akses vital masyarakat Krayan Selatan. Jalan ini bukan hanya penghubung antarwilayah, tetapi juga penopang distribusi logistik, pendidikan, dan kesehatan di perbatasan.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi kendala utama jika pembangunan harus dibiayai penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Pemprov Kaltara mengusulkan perubahan desain teknis dari jalan beraspal menjadi konstruksi pengerasan atau agregat pilihan.
Usulan ini dinilai lebih realistis. Dengan spesifikasi yang lebih sederhana, anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan lebih optimal sehingga jangkauan pembangunan jalan menjadi lebih luas. Masyarakat pun diharapkan segera menikmati akses transportasi layak yang bisa dilalui sepanjang tahun.
Kementerian PU Berkomitmen Evaluasi Skema Pendanaan
Respons positif datang dari Kementerian PU. Pihak kementerian menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi desain teknis yang diusulkan serta mengkaji alternatif skema pendanaan bersama Kementerian Keuangan.
Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, akses jalan yang memadai akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan pelayanan di wilayah terdepan.
Audiensi ditutup dengan kesepakatan untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Seluruh pihak berkomitmen mengawal percepatan pembangunan ruas Jalan Lembudud-Long Layu-Binuang sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Krayan Selatan.
