TANJUNG SELOR — Capaian itu disampaikan Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari, saat membuka sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian kuesioner Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026, Kamis (11/6). Kegiatan digelar di dua lokasi: Gedung Perpustakaan Provinsi Kaltara untuk perangkat daerah Kabupaten Bulungan, dan secara virtual dari Kantor KI Kaltara di lantai 2 Gedung Gadis.
Dari 43,9 Persen ke 79,6 Persen dalam Setahun
Fajar menjelaskan, monev tahun ini merupakan penyelenggaraan ketiga sejak KI Kaltara berdiri pada 2018. Pada 2024, dari 221 badan publik yang ditargetkan, tingkat partisipasi baru mencapai 43,9 persen. Setahun berselang, angkanya nyaris dua kali lipat.
“Peningkatan ini menunjukkan semakin tumbuhnya kesadaran badan publik terhadap pentingnya keterbukaan informasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Fajar dalam sambutannya.
Objek Monev 2026: Ada Tambahan Instansi Vertikal
Pada 2024, peserta monev hanya mencakup perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Memasuki 2025, cakupannya diperluas dengan melibatkan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu.
Untuk 2026, KI Kaltara kembali menambah jangkauan. Badan publik vertikal—instansi pusat yang berada di daerah—resmi masuk sebagai objek monitoring dan evaluasi. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari komitmen mendorong penerapan keterbukaan informasi yang lebih merata dan berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
BKAD dan Dinkes Kaltara Jadi Contoh
Fajar mengapresiasi capaian sejumlah badan publik di Kaltara. Pada 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara meraih peringkat pertama kategori badan publik tingkat provinsi. Setahun kemudian, Dinas Kesehatan Kaltara berhasil mencapai tahap akhir presentasi monev dan meraih predikat “Menuju Informatif”.
“Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi inspirasi bagi seluruh perangkat daerah dan badan publik lainnya untuk terus berinovasi dan memperbaiki tata kelola informasi,” kata Fajar.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan monev di Kaltara. “Semoga upaya yang kita lakukan bersama dapat semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Utara,” pungkasnya.
