Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memetakan strategi penguatan struktur anggaran daerah di tengah proyeksi penyusutan ruang fiskal. Salah satu langkah strategis yang kini dijajaki adalah pemanfaatan potensi ekonomi hijau melalui perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut yang tersebar di wilayah Bumi Benuanta.
Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Bustan, menyatakan bahwa kondisi keuangan daerah pada 2026 menuntut kewaspadaan tinggi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Kaltara di Kantor Gubernur Kaltara, Selasa.
Mengapa Kaltara Bidik Potensi Perdagangan Karbon?
Keterbatasan ruang fiskal memaksa pemerintah daerah tidak lagi sekadar mengandalkan sektor konvensional. Melalui evaluasi menyeluruh, Pemprov Kaltara mendorong adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk menjajaki peluang dari ekosistem lingkungan hidup.
“Bapak Gubernur mendorong agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk menjajaki potensi-potensi baru seperti perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut,” ujar Bustan.
Langkah ini dipandang relevan dengan kondisi geografis Kaltara yang memiliki lahan basah luas. Selain mendukung pelestarian lingkungan, skema perdagangan karbon diharapkan menjadi mesin baru bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan.
Target Kemandirian: Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
Selama ini, struktur APBD di banyak daerah, termasuk Kaltara, masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Bustan menegaskan bahwa penguatan PAD adalah kunci utama agar pembangunan daerah tetap berjalan stabil meski kondisi fiskal nasional sedang dinamis.
“Kita menyadari bahwa kondisi fiskal tahun 2026 menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi. Ruang fiskal yang semakin terbatas mengharuskan kita untuk semakin optimal dalam menggali potensi PAD,” tegasnya di hadapan jajaran Bapenda se-Kaltara.
Selain mencari sumber baru, Pemprov Kaltara juga memperketat pengawasan terhadap kontribusi sektor swasta. Bapenda diminta memastikan seluruh kewajiban wajib pajak dan kontribusi perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara masuk ke kas daerah secara optimal tanpa kebocoran.
Instruksi Tegas untuk Seluruh OPD Kaltara
Optimalisasi pendapatan harus dibarengi dengan efisiensi belanja dan tata kelola yang bersih. Gubernur menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memperketat manajemen anggaran agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Bapak Gubernur juga meminta kepada Bapenda untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban dari wajib pajak dan kontribusi perusahaan dapat masuk secara optimal,” kata Bustan menambahkan.
Sebagai penutup rangkaian evaluasi tersebut, Gubernur meminta percepatan pelaporan keuangan di setiap instansi. Langkah ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan mampu merespons tantangan ekonomi pada tahun-tahun mendatang secara lebih lincah.
