Tarakan — Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara tahun anggaran 2025 menggelar rapat dua hari di Ruang Rapat Badan Penghubung Kaltara guna menyusun rekomendasi sekaligus mendalami hasil monitoring dan evaluasi program pemerintah daerah. Rapat dipimpin Ketua Pansus LKPj Dino Andrian dan dihadiri pimpinan DPRD serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Fokus pada Rekomendasi Konkret dan Aplikatif
Pada hari pertama pertemuan 29 April 2026, pembahasan difokuskan pada penyusunan rekomendasi Pansus LKPj dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Pansus melakukan pendalaman terhadap berbagai temuan untuk memastikan rekomendasi yang dihasilkan bukan sekadar bersifat umum, melainkan tepat sasaran dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.
Pendekatan ini bertujuan agar setiap masukan yang diberikan memiliki relevansi langsung dengan kondisi lapangan dan kebutuhan konkret organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
Klarifikasi Data Meliputi Seluruh Wilayah Kaltara
Memasuki hari kedua rapat, agenda dilanjutkan dengan konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama OPD teknis. Evaluasi mencakup pelaksanaan program di sejumlah wilayah, antara lain Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan. Proses klarifikasi ini memastikan bahwa setiap data yang dijadikan dasar rekomendasi telah diverifikasi bersama institusi terkait.
Komitmen Dorong Peningkatan Kinerja OPD
Ketua Pansus LKPj Dino Andrian menegaskan bahwa Pansus berkomitmen menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD dan kualitas pelayanan publik. "Rekomendasi yang kami susun diharapkan bisa menjadi acuan konkret bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan," ujarnya.
Melalui rangkaian rapat strategis ini, DPRD Kaltara menargetkan hasil evaluasi LKPj dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi perbaikan program pembangunan di tahun-tahun mendatang. Setiap rekomendasi dirancang untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
