NUNUKAN — Politisi Fraksi PKS itu menempatkan reses ketiganya sebagai ruang dialog bersama jamaah majelis taklim, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dari pertemuan di kediamannya, terungkap bahwa banyak ibu menjalankan usaha kecil untuk menopang kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak.
Keluhan yang muncul beragam. Mulai dari modal kerja yang terbatas, sarana usaha minim, jangkauan pasar sempit, sampai ketidaktahuan soal prosedur administrasi untuk mengakses program bantuan.
Beberapa peserta bahkan menanyakan langsung cara membentuk kelompok usaha bersama agar memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Nasir menilai usaha kecil tidak semestinya diukur dari besar-kecilnya omzet. Menurut dia, dari usaha itulah seorang ibu bisa membantu kebutuhan rumah tangga sekaligus membiayai pendidikan anak.
"Jangan memandang usaha kecil hanya dari besar atau kecilnya omzet. Bisa jadi dari usaha itulah seorang ibu mampu membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan membiayai pendidikan anak-anaknya," ujar Nasir.
Semangat kemandirian ibu-ibu majelis taklim disebutnya sebagai aset ketahanan ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah provinsi maupun Kabupaten Nunukan diminta hadir dengan pendampingan yang nyata dan mudah diakses.
Nasir menolak model bantuan yang bersifat seremonial atau stimulus sekali jalan. Menurutnya, program semacam itu hanya memicu ketergantungan tanpa menumbuhkan kemandirian usaha.
"Yang kita inginkan bukan sekadar masyarakat mendapatkan bantuan sekali, tetapi bagaimana bantuan dan pembinaan itu mampu membuat usaha mereka terus berkembang sehingga penghasilan keluarga meningkat," jelasnya.
Dinas yang membidangi koperasi dan UMKM didorong lebih rajin turun ke lapangan. Bimbingan yang dibutuhkan bersifat praktis: pembentukan kelembagaan kelompok, penyusunan rencana usaha, peningkatan kualitas produk dan kemasan, pencatatan keuangan, pemasaran digital, hingga pengurusan legalitas usaha.
"Usaha kecil masyarakat sering kali memiliki potensi besar. Tetapi tanpa pendampingan, mereka sulit berkembang. Karena itu, pemerintah harus hadir membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha," kata Nasir.
Selain penguatan UMKM, peserta reses menyampaikan aspirasi soal pengembangan usaha peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan keluarga. Permohonan dukungan terhadap kelancaran aktivitas majelis taklim juga masuk dalam daftar.
Nasir berjanji memetakan seluruh masukan sesuai koridor aturan dan kewenangan tiap tingkatan pemerintahan. Ia juga menjelaskan capaian program yang diperjuangkan di DPRD Kaltara, termasuk soal penentuan skala prioritas di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Bagi Nasir, modal sosial jamaah majelis taklim — kebersamaan dan kejujuran antaranggotanya — bisa menjadi fondasi kerja sama usaha produktif.
"Majelis taklim jangan hanya menjadi tempat berkumpul dan memperdalam ilmu agama, tetapi juga bisa menjadi wadah untuk saling menguatkan, membantu, dan membangun kemandirian ekonomi keluarga," tuturnya.
Pertemuan ditutup dengan pesan agar jamaah menjaga kekompakan dalam beribadah sekaligus bergandengan tangan memajukan ekonomi keluarga. "Kalau kebersamaan dalam majelis taklim bisa kita kembangkan menjadi kekuatan saling membantu dan membangun usaha, insyaallah manfaatnya akan semakin luas," ucap Nasir.