TARAKAN — Supa'ad menilai pembiayaan peserta BPJS Kesehatan melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus mempertimbangkan kemampuan keuangan tiap daerah. Pemerintah perlu memastikan warga yang memenuhi kriteria tetap mendapat jaminan layanan kesehatan, terutama kelompok desil 1 hingga desil 4.
Pernyataan itu disampaikan Supa'ad di Tarakan, Sabtu (14/11/26). Menurutnya, validasi data menjadi kunci agar anggaran tidak salah sasaran tanpa membuat warga kurang mampu kehilangan akses layanan kesehatan.
Data peserta yang tidak diperbarui berisiko menyalurkan bantuan ke pihak yang tidak lagi berhak. Sebaliknya, warga miskin yang belum terdaftar bisa terlewat dari perlindungan kesehatan.
"Data peserta perlu divalidasi kembali agar bantuan tepat sasaran. Kita juga harus melihat kemampuan keuangan setiap daerah karena semuanya berkaitan dengan kondisi fiskal yang tersedia," ujar Supa'ad.
Ia menekankan persoalan pembiayaan jaminan kesehatan tidak boleh hanya dilihat dari sisi penghematan anggaran. Yang lebih penting, memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh perlindungan kesehatan.
Supa'ad mencontohkan langkah Pemerintah Kota Tarakan yang mengambil alih pembiayaan sekitar 6.000 peserta. Sebelumnya, sekitar 9.000 peserta ditanggung pemerintah provinsi.
Pembiayaan itu telah diakomodasi melalui APBD Perubahan Tarakan 2026. Politikus Komisi IV DPRD Kaltara tersebut menilai langkah Pemkot Tarakan sebagai bentuk tanggung jawab daerah menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan.
Menurut Supa'ad, langkah serupa perlu dibicarakan dengan pemerintah kabupaten/kota lain di Kaltara. Pengalihan pembiayaan tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Anggaran BPJS Kesehatan yang tercantum pada Dinas Kesehatan Kaltara untuk 2027 sekitar Rp 6,14 miliar. Dengan keterbatasan itu, pengelolaan harus dilakukan cermat agar bantuan menjangkau kelompok paling membutuhkan.
Supa'ad berharap Dinas Kesehatan Kaltara bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dan memutakhirkan data peserta. Pembagian tanggung jawab yang jelas dan data penerima yang akurat dinilai kunci menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan di Kaltara.