TANJUNG SELOR — Penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 oleh DPRD dan Pemprov Kaltara menandai dimulainya penyusunan rancangan anggaran tahun depan. Wagub Kaltara Ingkong Ala menegaskan dokumen itu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan landasan yang menentukan ke mana uang daerah akan dialirkan.
"Karena (KUA-PPAS) menjadi landasan dalam penyusunan rancangan APBD tahun 2027," ujar Ingkong usai menghadiri rapat paripurna tersebut.
KUA-PPAS berfungsi sebagai jembatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan APBD. Melalui dokumen ini, prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam kebijakan fiskal yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan sepanjang 2027.
Ingkong menyebut dokumen tersebut harus mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus menangkap peluang yang dimiliki Kalimantan Utara.
"Oleh karena itu, dokumen ini harus mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus menangkap peluang yang dimiliki Kalimantan Utara," kata Wagub Ingkong.
Kaltara menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada 2027. Angka itu disebut mencerminkan optimisme sekaligus komitmen menjaga pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Untuk mencapainya, arah kebijakan anggaran 2027 difokuskan pada sejumlah prioritas:
Pemprov Kaltara menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Alokasi belanja pendidikan dalam KUA-PPAS disebut telah melampaui batas minimal 20 persen dari APBD sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
Bagi warga Kaltara, posisi belanja pendidikan di atas ambang wajib itu menjadi penanda arah anggaran 2027. Dokumen KUA-PPAS kini menjadi acuan bagi DPRD dan Pemprov dalam membahas rincian rancangan APBD, termasuk memastikan setiap pos belanja selaras dengan target pertumbuhan yang telah disepakati.