TANJUNG SELOR — Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Muh. Rosyit, menyampaikan hal itu di Kantor Biro Kesra, Rabu (11/11). Menurut Rosyit, sebagian penerima hibah belum terbiasa menyusun laporan keuangan sesuai standar, sehingga berkas mereka sempat tertahan.
Untuk menuntaskan persoalan itu, Biro Kesra menerjunkan tim bersama auditor ke lapangan. Pendampingan dilakukan langsung ke pengurus penerima hibah, bukan sekadar lewat surat edaran.
Rosyit menegaskan, keterlambatan penyampaian laporan tidak berarti program hibah mangkrak. Penerima hibah tetap melaksanakan kewajibannya, hanya saja penyusunan dokumen pertanggungjawaban butuh waktu lebih panjang.
"Bukan tidak ada LPJ, tetapi memang ada keterlambatan karena tidak semua penerima hibah ini terbiasa dengan administrasi keuangan," ujar Rosyit.
Ia menyebut pendekatan pemerintah tidak berhenti pada pemantauan jarak jauh. Biro Kesra bersama tim auditor turun langsung merangkul masyarakat penerima hibah.
"Kami sadar, tugas pemerintah bukan hanya memantau dari jauh, tetapi juga membimbing. Karena itu, kami mengutus rekan-rekan dari Biro Kesra bersama tim auditor untuk turun langsung merangkul masyarakat," tambahnya.
Melalui pendampingan itu, para pengurus mendapat penjelasan soal tata cara penyusunan LPJ yang benar dan akuntabel. Diskusi dilakukan agar hambatan administrasi bisa diselesaikan saat itu juga.
"Kami ajak mereka berdiskusi, kami dampingi langkah demi langkah penyusunan administrasinya di lapangan. Jadi, hambatan yang ada bisa langsung kita selesaikan bersama," ungkap Rosyit.
Hasilnya, seluruh 38 penerima hibah yang sebelumnya terkendala administrasi kini tuntas menyelesaikan kewajiban pelaporan. Berkas LPJ mereka telah terkumpul lengkap dan diserahkan ke Inspektorat Provinsi Kaltara.
"Alhamdulillah, berkat kerja keras tim bersama masyarakat, semua dari 38 penerima hibah itu sudah clear. Berkas LPJ-nya sudah terkumpul lengkap dan langsung kami serahkan ke Inspektorat," pungkas Rosyit.
Dengan tuntasnya pelaporan tersebut, Biro Kesra Kaltara menegaskan komitmen meningkatkan pembinaan kepada penerima hibah. Langkah ini diarahkan agar pengelolaan dana hibah tertib administrasi, transparan, dan akuntabel.
Pendampingan serupa akan terus dilakukan agar ke depan tidak ada lagi berkas LPJ yang tertahan di tengah jalan. Penerima hibah didorong memahami administrasi keuangan sejak awal, bukan menjelang tenggat pelaporan.