BULUNGAN — Wakil Gubernur Kalimantan Utara Ingkong Ala menegaskan pengelolaan sumber daya air tidak bisa dikerjakan satu instansi saja. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, petani, dan masyarakat mesti duduk bersama merumuskan kebijakan air di provinsi ini.
Ingkong menyampaikan hal itu saat meminta tiga lembaga koordinasi pengelolaan SDA segera bergerak menyusun rencana kerja. Ia menilai ketiga lembaga punya posisi strategis yang saling melengkapi di tingkat provinsi.
"Pengelolaan air memerlukan kerja keras dan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, petani dan masyarakat luas," kata Ingkong.
Dewan SDA Provinsi Kaltara berperan sebagai wadah koordinasi untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan penyelesaian isu strategis pengelolaan SDA secara terpadu. Peran ini menempatkan Dewan SDA sebagai simpul kebijakan di tingkat provinsi.
Komisi Irigasi Provinsi Kaltara bertugas mendorong peningkatan fungsi pembagian air irigasi yang efisien bagi petani. Lembaga ini juga memberi rekomendasi prioritas pendanaan untuk menjaga infrastruktur jaringan irigasi.
Adapun TKPSDA Wilayah Sungai Kayan menjembatani dan menyinkronkan program pengelolaan sumber daya air berdasarkan kewenangan wilayah sungai. Ketiga lembaga diminta tidak bekerja sendiri-sendiri.
Ingkong meminta pengukuhan ketiga lembaga tidak hanya menjadi agenda seremonial. Setelah dikukuhkan, masing-masing lembaga diminta segera bekerja menyusun rencana operasional.
"Segera menyusun rencana kerja operasional, serta memetakan isu-isu kritis sumber daya air di wilayah Kaltara secara komprehensif," ujarnya.
Koordinasi antara perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan instansi vertikal seperti Balai Wilayah Sungai juga perlu diperkuat. Menurut Ingkong, pertukaran data dan penyelarasan hasil pembahasan menjadi kunci agar kebijakan pengelolaan air tidak berjalan terpisah.
Wagub Kaltara itu menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Pengelolaan air yang baik, katanya, harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.
"Saya berharap ketiga lembaga ini dapat saling bertukar data dan menyelaraskan hasil pembahasannya. Setiap keputusan yang kita ambil hari ini harus mempertimbangkan keberlanjutan untuk tahun-tahun ke depan," kata Ingkong.
"Pengelolaan air yang baik adalah pengelolaan yang terbuka terhadap partisipasi publik," pungkasnya.
Permintaan Wagub Kaltara ini menyasar langsung tiga lembaga yang baru dikukuhkan. Langkah berikutnya bergantung pada seberapa cepat rencana operasional dan pemetaan isu kritis air disusun di wilayah Bulungan dan sekitarnya.