BULUNGAN — Capaian indeks kualitas data kepegawaian senilai 99,53 persen yang menempatkan Kalimantan Utara di peringkat pertama tidak lantas membuat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengendurkan pengawasan. Target utama instansi ini tetap satu: seluruh data Aparatur Sipil Negara (ASN) terintegrasi lengkap hingga 100 persen.
Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai BKD Kaltara, Indrayadi Purnama Saputra, menegaskan data kepegawaian bersifat dinamis. Kondisi pegawai bisa berubah sewaktu-waktu, sehingga pembaruan data tidak bisa berhenti di satu titik.
“Data itu sebetulnya targetnya harus 100 persen. Dan 100 persen itu kan tidak begitu dapat 100 persen terus kita biarkan,” kata Indrayadi, Kamis (3/6/2026).
Menurut Indrayadi, perubahan status pegawai seperti pensiun, pindah instansi, atau pembaruan data lain kerap tidak langsung masuk sistem. Kondisi inilah yang membuat angka kelengkapan data bergerak naik turun meski secara umum sudah tinggi.
“Dinamika pegawai ini kan harusnya selalu menjaga data. Tapi ada yang tertinggal atau tidak ter-cover, tidak terinput atau ter-upload. Hal-hal seperti itu yang selalu kita koordinasi dengan masing-masing kepegawaian di setiap instansi,” jelasnya.
Untuk menjaga konsistensi data, BKD Kaltara tidak hanya mengandalkan pemeriksaan berkala. Koordinasi langsung dengan operator kepegawaian di setiap perangkat daerah menjadi kunci agar data yang belum sinkron segera diperbaiki.
“Atas nama si A kenapa ini tidak masuk datanya, kita harus jaga terus itu,” ujarnya.
BKD Kaltara juga telah menempatkan operator khusus yang bertugas memantau data dan berkoordinasi jika ditemukan ketidaksesuaian antar-instansi.
“Makanya kita punya operator khusus yang melihat itu,” pungkasnya.
Indrayadi mengingatkan agar capaian yang sudah diraih tidak membuat jajaran kepegawaian lengah. Justru prestasi tersebut menjadi pemicu untuk menjaga kualitas data tetap stabil dan berkelanjutan.
“Jangan terlena kita sudah masuk peringkat satu, terus kita biarkan. Tidak, itu selalu dan sifatnya kontinu,” tegasnya.