TANJUNG SELOR — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mulai menerapkan aturan baru terkait perjalanan dinas ASN. Terhitung 1 September, setiap perjalanan dinas wajib menyertakan dokumentasi yang memperlihatkan tempat atau lokasi pengambilan gambar sebagai bahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Kebijakan ini mengikuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta transparansi lebih besar dalam penggunaan anggaran daerah.
Aturan tersebut disampaikan Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Drs. H. Sanusi, M.Si., seusai memimpin apel gabungan di halaman Kantor Gubernur Kaltara, Senin (31/8) pagi. Menurut dia, dokumentasi yang baik akan memudahkan proses verifikasi dan mencegah penyalahgunaan anggaran.
Sanusi menjelaskan, dokumentasi yang diminta bukan sekadar foto suasana. Pegawai harus memastikan foto tersebut memperlihatkan posisi atau lokasi saat dokumentasi diambil. Hal ini untuk menghindari manipulasi bukti perjalanan dinas.
“Dokumentasinya harus bisa menjelaskan tempat atau posisi saat dokumentasi diambil sebagai bahan SPJ. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas. Karena itu, setiap perjalanan dinas harus benar-benar efektif dan efisien, tidak sekadar menjalankan rutinitas.
Keterbatasan anggaran bukan hanya dialami Kaltara, tetapi juga banyak daerah di Indonesia. Karena itu, seluruh pegawai diminta lebih bijak menggunakan uang negara, terutama untuk perjalanan dinas yang kerap menjadi pos belanja besar.
“Kondisi keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Karena itu, dalam melaksanakan perjalanan dinas, perlu dipertimbangkan bagaimana agar kegiatannya benar-benar efektif dan efisien,” kata Sanusi.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan seluruh ASN terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya lewat kepatuhan membayar pajak kendaraan.
Sanusi meminta pegawai yang kendaraannya sudah jatuh tempo pajak untuk segera menyelesaikan pembayaran. Ia juga mengimbau mereka yang masih memakai nomor polisi dari luar Kaltara agar segera melakukan mutasi menjadi pelat nomor KU.
“Ini merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung agar pendapatan daerah bisa lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sanusi mengingatkan seluruh ASN mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Perangkat daerah diminta berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara jika masih ada pegawai yang IKD-nya belum aktif.
Pemutakhiran data kependudukan ini penting untuk mendukung program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Sanusi menyebut masih ada data yang menunjukkan status seseorang sudah menjadi ASN tetapi tercatat sebagai penerima bantuan sosial.
“Nanti kami akan jemput bola untuk membantu mengaktifkan IKD di HP rekan-rekan sekalian,” jelasnya.
Menyikapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Sanusi meminta ASN menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika diperlukan, penggunaan masker dianjurkan.
“Saya mengingatkan rekan-rekan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan. Kalau memang diperlukan, gunakan masker,” katanya.
Ia juga menyoroti kedisiplinan pegawai dalam apel pagi. Masih ada ASN yang memilih duduk di belakang atau berada di pinggir jalan saat apel berlangsung. Sanusi menegaskan, disiplin adalah bagian dari tanggung jawab seorang abdi negara.
“Saya minta kita semua menjaga harga diri sebagai ASN dan menghargai seragam yang kita pakai. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk menggunakan pakaian ini,” pungkasnya.