TARAKAN — Anggota Komisi III DPRD Kota Tarakan, Randy Ramadhana Erdian, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan penyebab kelangkaan Biosolar di lapangan. Pasalnya, informasi dari Pertamina menyatakan pasokan untuk Tarakan sebenarnya mencukupi kebutuhan.
“Menurut info Pertamina pada dasarnya suplai mereka itu sudah cukup. Nah, tapi kan masih terjadi kelangkaan. Ini masalahnya di mana?” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Berdasarkan penelusuran awal, DPRD menduga permasalahan utama berada pada proses penyaluran setelah Biosolar keluar dari jalur pasokan Pertamina. Dewan menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima kendaraan yang berhak.
“Kesimpulan kita memang kemungkinan pendistribusian dari SPBU-SPBU itu sendiri yang mungkin belum tepat sasaran. Oleh karena itu, kita lakukan penertiban,” tambah Randy.
Langkah pertama yang akan didorong adalah memastikan seluruh kendaraan pengangkut logistik memiliki barcode sebagai syarat pembelian. Data ini akan menjadi dasar verifikasi kuota kendaraan penerima subsidi.
“Yang pertama kita minta dari pengusaha-pengusaha truk itu harus memiliki barcode dulu. Yang belum memiliki barcode segera nanti berhubungan dengan Pertamina,” jelasnya.
Keluhan ini berawal dari pengusaha angkutan logistik yang kesulitan mendapatkan Biosolar mulai sekitar tanggal 26 hingga awal bulan berikutnya. Ketua DPC Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Tarakan, Efri, membenarkan situasi tersebut berdampak langsung pada operasional armada.
“Informasi dari teman-teman yang biasa ngantri itu tanggal 26 ke atas kadang-kadang enggak ada. Sampai tanggal 1, tanggal 2. Nanti di awal bulan biasanya teman-teman koordinasi dengan SPBU, sudah ada belum BBM,” sebutnya.
Ketika Biosolar kosong, pengusaha terpaksa membeli BBM non-subsidi agar kewajiban kontrak pengangkutan barang dari pelabuhan tetap berjalan. Keputusan ini otomatis meningkatkan biaya operasional yang selama ini ditahan agar tidak membebani tarif distribusi.
Dalam rapat yang digelar, DPRD juga menyoroti adanya selisih antara angka kebutuhan dan realisasi distribusi Solar di Tarakan. Randy menyebut kebutuhan diperkirakan puluhan ribu ton per tahun, sementara distribusi yang dilaporkan hanya sekitar 15 ribu ton.
“Artinya memang tidak sampai bagi duanya. Tapi kan kalau kita lihat, kita dengar laporan dari Pertamina, mungkin juga Pertamina punya data bahwa artinya sebenarnya distribusi Solar itu sudah cukup. Tapi kan kenapa langka? Nah, ini yang mau kita cari ke mana,” terangnya.
Kendati belum menyimpulkan adanya penyimpangan, DPRD akan menelusuri perbedaan data ini untuk memastikan akar masalah, apakah terletak pada perhitungan kebutuhan atau mekanisme distribusi.
Persoalan ini dinilai krusial karena kebutuhan BBM Tarakan berpotensi meningkat seiring berlangsungnya proyek pembangunan yang bersumber dari APBD maupun APBN. DPRD berencana berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk memeriksa komponen BBM dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.
“Yang penting kuota BBM kita cukup sehingga nanti proses pembangunannya itu tidak terhambat. Itu yang kita khawatirkan juga,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD akan membentuk tim monitoring untuk mengawasi pendistribusian Biosolar bersubsidi di seluruh SPBU Tarakan. Pengawasan ini diharapkan mampu memetakan titik rawan kebocoran dan memastikan kuota tepat sasaran.