TANJUNG SELOR — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Tamara Moriska, S.H., M.H., menginginkan hasil Penilaian Indeks Kualitas Demokrasi (IKD) tidak berhenti pada laporan administratif. Menurutnya, demokrasi yang sehat harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk ruang aspirasi yang terbuka dan pemenuhan hak-hak dasar warga.
Pandangan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Penilaian IKD di Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Rabu (19/8/2026). Forum itu menjadi ajang evaluasi sekaligus pemetaan kondisi demokrasi di Kaltara secara menyeluruh.
Tamara menegaskan bahwa indikator penilaian sering kali tidak menggambarkan realitas di lapangan. Ia menilai kualitas demokrasi seharusnya terlihat dari seberapa besar keterlibatan warga dalam proses pembangunan dan sejauh mana pemerintah merespons kebutuhan mereka.
“Demokrasi yang berkualitas tidak hanya tercermin dari proses politik, tetapi juga dari keterbukaan, partisipasi masyarakat, pemenuhan hak-hak warga, serta kemampuan pemerintah dan lembaga publik dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Tamara.
Ia menekankan masyarakat tidak boleh diposisikan sekadar sebagai penerima kebijakan. Ruang untuk menyampaikan pandangan dalam perencanaan pembangunan daerah harus terus diperkuat dan diperluas.
Menurut Tamara, keterbukaan informasi juga menjadi fondasi membangun kepercayaan publik. Pemerintah dan lembaga publik dituntut semakin transparan dalam menjalankan tugas serta sigap menindaklanjuti persoalan yang disampaikan warga.
Di sisi lain, DPRD memiliki peran strategis memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan elemen masyarakat dinilai sebagai kunci mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif di Kalimantan Utara.
Tamara berharap hasil evaluasi IKD nantinya dapat menjadi bahan perbaikan bersama. “Yang terpenting adalah bagaimana hasil evaluasi ini bisa menjadi masukan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltara,” pungkasnya.